Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta untuk lebih berdaya dalam menurunkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di industri telekomunikasi. Kesehatan industri perlu dipertimbangkan.
Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan target PNBP Kemenkominfo yang sebagian di antaranya dibebankan kepada operator seluler terus meningkat dari tahun ke tahun.
Padahal, ujar Sigit, kondisi keuangan operator seluler kini cukup berdarah-darah. Diketahui, pendapatan per tahun operator seluler saat ini hanya tumbuh sebesar 5,96%, padahal persentase PNBP yang dibayarkan bisa mencapai 12% dari pendapatan dan masih akan meningkat.
“Jadi meskipun industri sedang tidak baik-baik saja, dan Kemenkominfo sebagai regulator dan pembina industri tahu kondisi tersebut, tetapi seperti tidak berdaya menghadapi target-target tersebut [PNBP]” ujar Sigit kepada Bisnis, dikutip Minggu (17/12/2023).
Diketahui, peningkatan target PNBP tersebut dikarenakan populasi penduduk yang bertambah banyak, adanya inflasi, serta kurs rupiah di mata global.
Adapun PNBP ini didapatkan dari setoran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, BHP USO, BHP telekomunikasi, dan lain sebagainya dari operator seluler.
Padahal, Sigit mengatakan sebenarnya target itu realistis untuk dikurangi, karena sudah banyak negara yang melakukan hal serupa. Menurutnya, saat ini yang diperlukan hanyalah negara yang berani mengambil keputusan dan kebijakan terkait hal ini.
“Kemudian tinggal dieksekusi, yang sebetulnya secara teknis tidak terlalu rumit, dan masih banyak sekali ruang-ruang untuk bisa melakukan langkah-langkah regulatif untuk menurunkan (target PNBP),” ujar Sigit.
Sigit pun juga masih tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak menurunkan target PNBP yang diminta oleh DPR dan Kemenkeu.
Namun, Sigit mengaku dirinya masih belum melihat adanya upaya serius dari pemerintah untuk masalah ini. Menurutnya, selama ini pemerintah hanya mencoba untuk memenuhi target PNBP yang diminta.
“Saya belum melihat ada upaya-upaya serius seperti itu, selain berusaha memenuhi target tiap tahun, yang kemudian diklaim jadi prestasi kementerian atau satuan kerja (satker),” ujar Sigit.
Padahal, menurut Sigit, jika hal ini dibiarkan terus menerus, kerugian operator seluler bisa berdampak negatif bagi nasional.
Sigit mengatakan dampak langsung yang sudah terlihat adalah beratnya langkah operator untuk beralih ke teknologi baru seperti 5G. Alhasil, dari satu use case ini saja, kerugian bukan hanya soal internet yang lebih cepat, tetapi hilangnya kesempatan inovasi dari dalam negeri.
Menurut studi yang dilakukan GSMA, hal ini juga dapat berdampak pada menurunnya daya saing negara secara global dan mengurangi peluang Indonesia mendapatkan bagian dari masifnya ekonomi digital saat ini.
Adapun lanjut Sigit, jika pemerintah sudah mendapatkan lampu hijau penurunan PNBP, disarankan Kemenkominfo langsung merumuskan ulang formula perhitungan harga frekuensi (BHP frekuensi) karena dinilai sudah ketinggalan jaman dan memiliki banyak permasalahan.
Sigit mengaku sebenarnya rumusan BHP frekuensi ini sudah beberapa kali diregulasi ulang, tetapi belum pernah sekalipun sampai ke tahap revisi.
