Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meyakini jumlah perusahaan penyedia jasa internet (ISP) baru akan tetap bertambah kendati satelit orbit rendah Starlink hadir di daerah rurah di Indonesia.
Satelit milik Elon Musk itu rencananya akan masuk ke pasar ritel dan menjadi kompetitor bagi ISP lokal, khususnya yang melayani daerah rural. APJII meyakini jumlah ISP akan tetap tumbuh seperti periode 2022.
“Kira-kira tren masih sama [seperti penambahan ISP pada 2022] sejauh ini,” kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif, Kamis (21/9/2023).
Sekadar informasi, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Data Indonesia, ISP di Tanah Air pada 2022 bertambah 217 perusahaan atau naik 26,21 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 828 ISP.
Pertumbuhan pada 2022 menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 2016. Sebelum 2022, pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2021 dengan penambahan ISP sebanyak 138 ISP atau sebesar 22,59 persen, sehingga totalnya menjadi 611 perusahaan.
APJII sementara ini masih yakin kehadiran Starlink tidak akan memperlambat penambahan ISP baru.
Arif juga mengatakan bahwa rencana ekspansi Starlink di Indonesia menjadi suatu titik perhatian bagi industri telekomunikasi, terutama karena potensi layanan yang mereka tawarkan, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
APJII melihat bahwa kehadiran Starlink dapat mempercepat penetrasi internet di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur yang selama ini memang membutuhkan akses internet yang lebih baik.
“Namun, di sisi lain, dengan kecanggihan teknologi dan kapabilitas Starlink, pastinya akan memberikan tekanan persaingan baru bagi penyedia jasa internet lokal,” kata Arif.
Arif mengatakan tekanan akan terasa khususnya bagi ISP yang berskala kecil dan menengah. Tantangan lainnya adalah perihal risiko ketergantungan infrastruktur kepada pemain global, yang mungkin mempengaruhi kedaulatan siber Indonesia.
Arif menuturkan menghadapi tantangan tersebut para pelaku usaha mengedepankan keunggulan lokal, seperti pemahaman kebutuhan konsumen lokal, layanan purna jual, dan integrasi dengan layanan lokal lainnya.
“ISP lokal juga terus melakukan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan paket yang kompetitif,” kata Arif.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku telah bertemu dengan perwakilan SpaceX, perusahaan transportasi luar angkasa milik Elon Musk, membahas mengenai model bisnis business to customer (B2C).
Kemenkominfo minta SpaceX memenuhi sejumlah regulasi jika ingin memberi layanan internet Starlink ke ritel.
Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto membenarkan bahwa Starlink berencana untuk memberikan layanan langsung ke pasar ritel. Kemenkominfo juga telah bertemu dengan salah satu perwakilan Starlink membahas hal tersebut.
Dalam pertemunan itu, kata Wayan, Kemenkominfo menekankan jika Starlink ingin memberi layanan langsung ke ritel maka Starlink harus mengurus nomor induk berusaha (NIB) terlebih dahulu yang diterbitkan oleh lembaga OSS.
Setelah itu, Starlink harus membangun network operations center (NOC), mengambil uji laik operasi (ULO) untuk layanan satelit Starlink, mengambil izin internet service provider (ISP) dan Network Acces Point (NAP), jaringan tetap tertutup satelit, dan izin komersial.
Tanpa melakukan seluruh rangkaian itu, Starlink tidak diperbolehkan memberi layanan langsung ke ritel.
“Kalau sudah ada izin berarti dia harus bayar biaya hak penggunaan (BHP), dan bayar BHP frekuensi juga,” kata Wayan.
Wayan menambahkan Starlink juga dapat menempuh jalan yang diambil OneWeb, perusahaan satelit orbit rendah kompetitor Starlink, jika ingin memberi layanan ke ritel.
Dia menuturkan sejumlah rangkaian tersebut merupakan salah satu cara Kemenkominfo untuk menghadirkan lapangan persaingan bisnis yang setara antara OTT global Starlink dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri, yang berisiko bisnisnya terganggu oleh Starlink.
“Dia bisa bekerja sama, kalau tidak mau membangun sendiri seperti whosale Telkomsat, atau dia bisa membangun perusahaan di Indonesia. Jadi kalau nanti pelanggannya A, dia maunya itu komplain ke Amerika Serikat, jadi nanti pengaduan langsung ke sana dan pajak juga. Itu yang tidak boleh,” kata Wayan.
Kemenkominfo mengungkapkan bahwa satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk, akan beroperasi menggunakan frekuensi Ka Band dan Ku Band.