Izin Operasional Starlink Berlaku Nasional, Bukan Hanya di Indonesia Timur

Crysania Suhartanto
Kamis, 14 September 2023 | 15:56 WIB
Satelit SpaceX meluncurkan 12 Starlink dari Florida, Amerika Serikat/dok. Tangkapan layar SpaceX
Satelit SpaceX meluncurkan 12 Starlink dari Florida, Amerika Serikat/dok. Tangkapan layar SpaceX
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) mengungkapkan bahwa izin operasional dari satelit orbit rendah elon musk Starlink berlaku secara nasional, yang menandakan satelit tersebut dapat melayani seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Indonesia Timur. 

Kendati demikian, Kemenkominfo berusaha untuk membatasi layanan Starlink hanya di Indonesia Timur dan menciptakan lapangan persaingan yang adil dengan perusahaan telekomunikasi lainnya. 

Namun, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan pihaknya masih belum mengetahui apakah Starlink mau dibatasi. 

Hal ini dikarenakan memang belum ada diskusi terkait hal ini antara Kemenkominfo dengan Elon Musk.

“Hanya saja karena belum ada diskusi dengan Starlink apakah mau dibatasi, sehingga belum tahu apakah mau misalnya timur saja, atau daerah nonkomersial saja. Secara perizinan yang dikenal wilayah layanan secara nasional. Jadi semua yang punya izin telekomunikasi berlaku secara nasional,” ujar Usman kepada Bisnis, Kamis (14/9/2023).

Sebelumnya, Elon Musk dikabarkan ingin satelit orbit bumi rendah (LEO) Starlink miliknya beroperasi di daerah terpencil di Indonesia, baik untuk layanan kesehatan maupun pendidikan. Indonesia bagian timur menjadi wilayah yang pertama kali merasakan internet Starlink rencananya.  

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mengatakan hal tersebut disampaikan Elon saat dirinya dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi berkunjung ke Amerika Serikat. “Oleh karena itu, kita sepakat juga dengan Elon untuk Starlink masuk ke Indonesia bagian timur,” ujar Luhut. 

Namun dengan izin beroperasi secara nasional yang dikantongi Starlink, terbuka peluang Starlink melayani daerah lain.

Dalam perkembangannya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga mengatakan Starlink akan langsung menyasar pelanggan ritel.

Meski demikian, Budi meminta agar perusahaan telekomunikasi tidak perlu khawatir. Kemenkominfo akan menciptakan persaingan yang sama dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri. 

“Ya, selama ini akhirnya dengan Starlink memasukkan, memasukkan ke business to customer (B2C). Kalau bahasa gampangnya retail, kalau bisa di daerah-daerah yang 3T,” ujar Budi.

Staf Khusus Kemenkominfo Sarwoto Atmosutarno mengatakan kehadiran Starlink ke pasar ritel dapat membuat pemanfaatan satelit orbit rendah milik Elon Musk makin banyak.

Tidak hanya itu, Starlink juga dikabarkan berencana bangun perusahaan.  Dengan kehadiran perusahaan maka Indonesia akan makin mudah dalam menarik pajak. 

“Pak menteri maksudnya (mengatakan Starlink B2C) supaya pemanfaatan ke Indonesia lebih banyak. Dia (Starlink) kalau menggunakan PT di Indonesia kan pajaknya lebih gampang," kata  Rabu (13/9/2023).

Sarwoto mengatakan pihaknya tengah mengatur dan mengevaluasi skema bisnis yang akan dilakukan oleh Starlink. Namun, Sarwoto mengatakan Starlink pastinya akan bekerja sama dengan para operator telekomunikasi lokal.

“Kalau dia sudah dikatakan sebagai penyelenggara jaringan, maka interkonesi itu wajib, coba lihat Undang-Undang. Walaupun B2C,” ujar Sarwoto.

Interkoneksi atau antarsambungan adalah keterhubungan antarjejaring telekomunikasi dari penyelenggara jejaring telekomunikasi yang berbeda. Sebagai contoh, Starlink dengan Telkom. 

Interkoneksi antara operator telekomunikasi wajib dilaksanakan di Indonesia untuk memberikan jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses jasa telekomunikasi.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menolak Starlink yang ingin menyasar langsung pasar ritel atau business to consumer (B2C), tanpa melalui perantara perusahaan telekomunikasi dalam negeri. 

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan pihaknya ingin Starlink tetap bekerja sama dengan internet service provider (ISP) lokal, seperti Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan lain-lain.

“Saya tidak setuju [Bisnis model Starlink B2C). Inginnya kerja sama dengan ISP lokal,” ujar Arif.

Lebih lanjut, kata Arif, APJII akan mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memberikan Starlink perlakuan yang sama dengan ISP lainnya, jika mereka memberikan layanan langsung ke pasar ritel. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper