Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) memperlihatkan komitmen mereka dalam memenuhi kewajiban penggelaran jaringan 4G di desa-desa non-tertinggal, terluar dan terdepan (3T).
Hanya sedikit desa, yang menjadi komitmen keduanya, yang belum terbangun 4G hingga Desember 2022.
Direktur & Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Danny Buldansyah mengatakan setelah merger, IOH memiliki kewajiban membangun 4G di 1.023 desa. Dari jumlah tersebut, perusahaan telah menggelar jaringan 4G di 1.019 desa hingga Desember 2022.
“Hanya tinggal 4 desa yang belum terbangun. Itupun karena masalah perizinan dan masalah keamanan,” kata Danny, Rabu (4/1/2023).
Dalam hal keamanan, lanjutnya, perseroan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko dengan memaksa penggelaran di beberapa desa yang berada di Indonesia bagian timur.
Dia juga mengatakan bahwa beberapa desa yang menjadi tanggung jawab IOH telah terlayani oleh jaringan 4G. Perseroan lantas berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan daerah yang belum terlayani 4G.
“Kalau kami lihat dari 1.023 hanya tersisa 4 desa, itu sangat kecil. Bukan kami tidak bisa, tetapi masih menunggu koordinasi dengan pemerintah,” kata Danny.
Sementara itu, Group Head Corporate Communications XL Axiata Retno Wulan mengatakan perseroan berkomitmen untuk selalu mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia.
Untuk pembangunan di wilayah non-3T, XL Axiata akan mendukung untuk pembangunan di 861 desa, dan hingga saat ini sudah terealisasi sebanyak 775 desa. XL Axiata masih terus melanjutkan pembangunan jaringan 4G di 86 desa yang belum terlayani 4G, yang menjadi bagian XL Axiata.
Wulan mengatakan terdapat sejumlah tantangan dalam menggelar jaringan di daerah non-3T seperti kondisi geografis/lokasi desa-desa yang sulit dijangkau atau memiliki aksesibilitas terbatas, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti suplai listrik yang terbatas dan sebagainya.
“Tantangan lainnya adalah perubahan atas wilayah/desa-desa yang menjadi target pemenuhan kewajiban untuk pembangunan karena perkembangan situasi dan kondisi di lapangan,” kata Wulan.
Sebelumnya, pada 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mencatat terdapat 12.548 desa yang belum mendapat 4G. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.435 desa menjadi tanggung jawab operator seluler. Sisanya, 9.113 desa, akan dibangunkan 4G oleh pemerintah.
Menurut data konsultan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada 2020, dari total 3.435 desa, Indosat mendapat jatah pembangunan 4G di 645 desa non-3T, Tri Indonesia sebanyak 378 desa, XL Axiata sebanyak 861 desa, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia sebanyak 10 desa dan Smartfren 50 desa.
