Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 941 desa dari total 3.435 desa non-3T yang menjadi tanggung jawab operator seluler dalam penggelaran 4G, masih blank spot. Per 9 Desember 2022, menurut data yang diterima Bisnis, ratusan desa tersebut belum mendapat akses internet cepat 4G.
Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mencatat terdapat 12.548 desa yang belum mendapat 4G. Dari jumlah itu, sebanyak 3.435 desa menjadi tanggung jawab operator seluler. Sisanya, 9113 desa, akan dibangunkan 4G oleh pemerintah.
Pemenuhan kewajiban penggelaran 4G di desa-desa selain daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) bahkan menjadi salah satu syarat perpanjangan pemanfaatan spektrum frekuensi di pita 850,900 dan 1800 MHz, yang saat ini digunakan oleh Telkomsel, XL Axiata, Indosat, dan Tri Indonesia.
Menurut data konsultan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) yang diterima Bisnis.com pada 2020, dari total 3.435 desa, Indosat mendapat jatah pembangunan 4G di 645 desa non-3T, Tri Indonesia sebanyak 378 desa, XL Axiata sebanyak 861 desa, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia sebanyak 10 desa dan Smartfren 50 desa.
Sisanya, sekitar 1.491 desa menjadi tanggung jawab Telkomsel saat itu.Kemenkominfo memberi tenggat 2 tahun atau hingga Desember 2022 kepada operator untuk menggelar jaringan 4G di desa-desa non-3T.
Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot berpendapat meski terdapat ratusan desa yang belum mendapat akses 4G, secara umum, pencapaian tersebut masih bisa ditolerir. Dalam tempo 2 tahun operator berhasil membangun 4G di 2.494 desa non-3T, untuk memenuhi kewajiban penggelaran di 3.435 desa.
Lebih lanjut, sambungnya, secara manajemen proyek perlu diidentifikasi dengan tepat faktor tidak terpenuhinya target tersebut pada 2022. Misalnya, dari sisi teknis, dukungan regulasi, kondisi ekonomi yang kurang bersahabat, kondisi alam, ketidaksiapan faktor pendukung, atau hal-hal lainnya.
“Yang lebih tepat adalah melihatnya dalam big picture yang lebih besar. Ini bukan sekadar perkara menggelar 4G. Namun, pertama bahwa penggelaran jaringan broadband ini menjadi bagian yang sangat krusial untuk keberhasilan program transformasi digital nasional,” kata Sigit, Selasa (3/1/2023).
Dia menambahkan dalam deklarasi G-20 di Bali yang lalu, juga disebutkan bahwa konektivitas digital yang terjangkau dan berkualitas menjadi hal yang sangat esensial bagi inklusi dan transformasi digital, sebagai bagian dari akselerasi transformasi digital ekosistem dan digital ekonomi.
“Dapat dipahami bahwa pemerataan dan peningkatan kualitas jaringan broadband ini adalah kegiatan yang berlangsung terus, bukan berarti kalau terpenuhi target tahun ini sudah selesai,” katanya.
Sigit juga mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam pemerataan jaringan internet, adalah memastikan kesehatan industri telekomunikasi dalam keadaan baik, sehingga mampu memenuhi tuntutan yang sangat strategis.
Dia juga mengusulkan adanya dukungan subsidi, dukungan afirmasi, pembelaan dalam menghadapi tekanan model bisnis over the top (OTT) yang banyak dinilai merusak iklim kompetisi yang sehat, dan seterusnya.
Kemudian, agar masyarakat luas juga lebih merasa memiliki pentingnya keberhasilan hal ini, menurutnya, perlu ada transparansi KPI dan pencapaian pemerataan jaringan ini.
“Sehingga tidak harus menunggu di penghujung tahun, namun secara bertahap sudah diketahui perkembangannya oleh publik, misalnya setiap bulan atau 3 bulanan,” kata Sigit.
Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan tidak terpenuhinya target penggelaran akibat kendala di lapangan pada akhir tahun seperti, faktor keamanan, cuaca, lokasi, material dan sumber daya manusia.
Dia menyarankan agar operator seluler diberikan tambahan waktu untuk membangun 4G di desa-desa non-3T. “Tentu tetap ada komitmen penyelesaian oleh operator. Perpanjangan 3 sampai 6 bulan, kecuali daerah konflik,” kata Ian.
Komitmen Operator
Bisnis juga mengonfirmasi mengenai perkembangan pembangunan jaringan 4G di desa-desa non-3T kepada sejumlah operator dan Kemenkominfo. Hingga berita ini diturunkan, selain XL Axiata, mereka belum memberikan tanggapan.
Group Head Corporate Communications XL Axiata Retno Wulan mengatakan perseroan berkomitmen untuk selalu mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia.
“Untuk pembangunan di wilayah non-3T, XL Axiata akan mendukung untuk pembangunan di 861 desa, dan hingga saat ini sudah terealisasi sebanyak 775 desa dan tentunya juga masih terus berlanjut,” kata Wulan.
Wulan mengatakan terdapat sejumlah tantangan dalam menggelar jaringan di daerah non-3T seperti kondisi geografis/lokasi desa-desa yang sulit dijangkau atau memiliki aksesibilitas terbatas, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti suplai listrik yang terbatas dan sebagainya.
“Tantangan lainnya adalah perubahan atas wilayah/desa-desa yang menjadi target pemenuhan kewajiban untuk pembangunan karena perkembangan situasi dan kondisi di lapangan,” kata Wulan.
Adapun berdasarkan data yang diterima Bisnis, dari total 3.435 desa, wilayah Kalimantan Tengah dan Papua Barat menjadi wilayah yang paling banyak blank spot 4G. Jumlah desa yang belum mendapat akses 4G di Kalimantan Tengah sebanyak 579 desa, sementara itu di Papua Barat sebanyak 478 desa.
Kemudian, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Tenggara juga mengalami kondisi yang sama. Jumlah desa yang belum mendapat akses 4G di masing-masing wilayah tersebut sebanyak 251 desa, 221 desa, dan 231 desa.
