Solusi Pembiayaan Pemerintah agar Infrastruktur TIK Terus Dikebut

Oktaviano DB Hana
Jumat, 28 Oktober 2022 | 13:45 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan pemaparan di sela-sela pelepasan Tim Bisnis Indonesia Jelajah Sinyal dan Literasi Digital 2022 di Jakarta, Kamis (27/10/2022)/JIBI/Bisnis-Himawan L Nugraha
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan pemaparan di sela-sela pelepasan Tim Bisnis Indonesia Jelajah Sinyal dan Literasi Digital 2022 di Jakarta, Kamis (27/10/2022)/JIBI/Bisnis-Himawan L Nugraha
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan mulai merancang bauran pembiayaan yang lebih baik di tengah tantangan ketidakpastian yang turut melanda sektor telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik di Ukraina-Rusia memengaruhi jalannya penggelaran infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

“Infrastruktur telekomunikasi ada dua yaitu infrastruktur TIK [teknologi informasi dan komunikasi] hulu dan infrastruktur TIK hilir. Dua duanya membutuhkan blended finance atau bauran pembiayaan,” ungkapnya di sela-sela seremoni pelepasan program Jelajah Sinyal: Menjangkau yang Terjauh, Kamis (27/10/2022).

Dua faktor tersebut, jelasnya, berimplikasi terhadap bauran pembiayaan atau blended financing yang disiapkan pemerintah.

Bauran pembiayaan itu antara lain melalui pendanaan universal service obligation (USO) untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T). Menurutnya, saat ini tidak mungkin untuk meningkatkan dana USO yang saat ini mencapai 1,25 persen.

“Perlu sumber pembiayaan baru. Kami melakukan sindikasi pembiayaan dengan international market, termasuk untuk satelit, di saat lembaga dunia mengalami tekanan yang sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Yang akhirnya bisa financial close dan diharapkan [satelit] Satria I dapat diluncurkan pada akhir 2023,” tegas Menkominfo.

Sumber pembiayaan lain, jelas Johnny, adalah pembiayaan korporasi. Pemerintah mendorong perusahaan operator telekomunikasi dan serat optik untuk lebih berani berinvestasi pada saat yang berat ini.

“Karena yang namanya blankspot di 12.000 desa, tidak semuanya di daerah 3T, ada juga di daerah komersial atau non-3T,” ungkapnya.

Menurutnya, belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operational expenditure/opex) dari setiap operator harus dipersiapkan. Dengan begitu, jelas dia, pemerintah mendorong operator untuk meningkatkan kemampuannya.

“Saya mendorong sekali itu untuk memastikan pangsa pasar yang lebih luas, capital yang lebih kuat, SDM yang lebih mantap dan portofolio lebih sederhana,” ujarnya.

Pembiayaan ketiga, tambah Menkominfo, adalah APBN untuk membiayai TIK. “Agar semua orang dapat terhubung tidak ada yang tertinggal.”

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper