Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada UU PDP, Menkominfo Minta PSE Tanggung Jawab Perlindungan Data

Menkominfo Johnny G. Plate meminta PSE untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi seiring dengan hadirnya UU PDP.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 21 September 2022  |  13:17 WIB
Ada UU PDP, Menkominfo Minta PSE Tanggung Jawab Perlindungan Data
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR tentang perkembangan persiapan pelaksanaan digitalisasi penyiaran (ASO) di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11/2021). - Antara\r\n\r\n
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring disahkannya Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI, kini seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik publik maupun privat/swasta dituntut meningkatkan tanggung jawab dalam perlindungan data.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi jadi UU ini merupakan sebuah keberhasilan dan kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola data pribadi di Indonesia.

"Untuk itu pemerintah mengingatkan seluruh pengendali data untuk meningkatkan sistem keamanan [firewall dan enskripsi], mematuhi tanggung jawab, dan menjaga data pribadi yang dikelolanya, baik yang bersifat umum maupun spesifik, sebagai kepatuhan mutlak Perlindungan Data Pribadi,” tuturnya dikutip Rabu (21/9/2022).

Akan tetapi, bukan saja pengendali data, dia menegaskan bahwa pemerintah juga terus berkomitmen menjalankan langkah penguatan strategis di semua lini.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain penyusunan regulasi dan kebijakan Perlindungan Data Pribadi, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif, edukasi dan literasi Perlindungan Data Pribadi secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Bukan itu saja, sambung Menkominfo, pemerintah juga menyiapkan ekosistem dan sumber daya manusia untuk Perlindungan Data Pribadi serta penguatan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan lintas batas negara.

“Pemerintah juga menyadari pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu menyukseskan implementasi undang-undang ini,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, determinasi Indonesia untuk memperkuat Perlindungan Data Pribadi telah dibuktikan dengan komitmen Pemerintah dan DPR RI yang secara intensif membahas 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPR sejak 2020.

Pada Selasa, 20 September 2022 beleid yang telah ditunggu-tunggu tersebut akhirnya disahkan jadi UU. Proses pembahasan panjang selama ini telah menghasilkan dan menyepakati 16 bab dan 76 pasal dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perlindungan data pribadi kemenkominfo menkominfo
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

back to top To top