Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan anggaran sebanyak Rp393 miliar untuk pengadaan bantuan set top box (STB) gratis bagi rumah tangga miskin yang terdampak Analog Switch Off (ASO).
"Tahun ini untuk biaya 1 juta STB ada Rp393 miliar, tetapi kalau dihitung dari jumlah perkapita penduduk di Indonesia biaya ASO kita ini masih sangat minimal bila dibandingkan negara lain," kata Plt. Dirjen PPI Kemenkominfo Ismail dalam sebuah diskusi virtual, Senin (1/8/2022).
Dia menyebut, pemerintah bersama penyelenggara multipleksing (mux) berencana akan memberikan 6,7 juta bantuan STB bagi rumah tangga miskin yang terdampak migrasi siaran TV analog ke digital. Perangkat itu dibutuhkan agar masyarakat yang menggunakan TV analog tetap bisa menangkap siaran digital.
Adapun, sambung Ismail, dari 6,7 juta tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo akan menyiapkan sebanyak 1 juta unit dan sisanya disediakan oleh penyelenggara mux.
Sementara itu, HR Finance & Technical Support Director Metro TV Arif Nugroho menyebut pengadaan perangkat STB jadi satu-satunya kendala yang tengah dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan program ASO.
Terkait progres STB tersebut, dia menuturkan pihaknya diberi kewajiban untuk menyediakan 704.378 unit. Namun hingga saat ini, perusahaan baru bisa menyediakan 28.000 unit dengan 6.896 di antaranya telah didistribusikan ke masyarakat penerima bantuan di 15 Provinsi.
"Ini memang jadi satu-satunya kendala bagi kami untuk menyiapkan STB dikarenakan memang sejak pandemi kami sangat terdampak, terutama pada revenue," ujar Arif.
Dia menuturkan, sejak pertama kali didirikan, Metro TV bukanlah lembaga penyiaran yang berorientasi pada profit semata, tetapi lebih pada memberikan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pun bila saat ini perusahaan mendapatkan profit, akan lebih difokuskan pada re-investasi terutama pada peralatan-peralatan teknologi yang memang harus diganti atau di-upgrade secara berkala.
"Namun begitu kami juga sudah mengurus beberapa perizinan khususnya terkait izin migrasi digital atau IPP konten di 32 provinsi. Kemudian izin infrastruktur mux di 65 wilayah layanan yang kami harapkan dalam waktu dekat semuanya sudah selesai," tuturnya.
