Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) disarankan menyediakan pusat data nasional terlebih dulu sebelum akhirnya melebur 24.400 aplikasi milik pemerintah ke aplikasi super (super app).
Ahli keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha mengatakan saat ini dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2019 tentang PSTE (Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik), data warga Indonesia dan data yang berasal dari Tanah Air bisa disimpan di luar negeri.
"Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membangun dulu pusat data nasionalnya, sehingga data-data yang dikelola oleh negara lokasinya bisa berada di Tanah Air," kata Pratama, Rabu (13/7/2022).
Menurutnya, rencana penggabungan 24.400 aplikasi milik pemerintah yang diwacanakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sangat baik. Akan tetapi, seharusnya mendapatkan persetujuan presiden terlebih dahulu.
Sebab, sambung Pratama, meskipun sifatnya teknis, tetapi presiden minimal harus mengetahuinya karena yang akan digabungkan adalah layanan-layanan dari seluruh Kementrian dan Lembaga.
"Hal ini cukup strategis," ujarnya.
Lebih lanjut Pratama menambahkan, hal lain yang harus diperhatikan adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) khusus untuk menangani Super app tersebut. Terakhir, tentu perlu menggunakan teknologi yang paling mutakhir.
"Misalnya penggunaan teknologi enkripsi yang canggih lalu pengamanannya bagus yang bukan hanya untuk aplikasinya saja, tetapi juga untuk pusat data termasuk server, dan orang-orang yang mengelola dan membuatnya," imbuh Pratama.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berencana akan mengintegrasikan 24.400 aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini ke dalam satu aplikasi super (super app)
Menurutnya, keberadaan puluhan ribu aplikasi tersebut harus ditata ulang lantaran jumlahnya saat ini terlalu banyak dan tidak efisien.
