Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyarankan pemerintah membentuk satu aplikasi super atau super app yang menaungi ribuan aplikasi Kementerian dan Lembaga dengan konsep mirip seperti e-commerce.
Nantinya, di dalam satu platform besar tersebut, ada clustering aplikasi seperti layanan pemerintahan, pendidikan, pembayaran digital, perbankan dan keuangan, dan lainnya.
"Konsepnya platform seperti e-commerce. Ada cluster pakaian, sepatu, mainan anak, dan lain-lain sehingga mudah dicari," kata Heru, Selasa (12/7/2022).
Bukan itu saja, dia menyarankan adanya fitur pencarian atau searching agar memudahkan masyarakat mencari layanan yang dibutuhkan. Tentunya, baik super app maupun clustering ini perlu dicarikan nama yang bagus dan mudah diingat.
Dia mencontohkan, apkikasi PeduliLindungi bisa masuk dalam clustering kesehatan. Atau, aplikasi ini bisa juga berdiri sendiri dengan mewadahi beberapa layanan lain juga, seperti sistem kesehatan nasional.
"Saran saya dibuat [namanya] Indonesia Super Apps. Aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan dalam super app itu juga diberi nama yang bagus agar mudah dicari," tambah Heru.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berencana akan mengintegrasikan 24.400 aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini ke dalam satu aplikasi super (super app).
Menurutnya, keberadaan puluhan ribu aplikasi tersebut harus ditata ulang lantaran jumlahnya saat ini terlalu banyak dan tidak efisien.
"Bahkan di setiap kementerian dan lembaga atau Pemda masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda di setiap sub-unitnya. Sangat tidak efisien," kata Johnny dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, dikutip dari Tayangan Youtube Bank Indonesia, Selasa (12/7/2022).
Nantinya, ucap Johnny, aplikasi kementerian dan lembaga ini satu per satu akan dipadamkan dan dialihkan ke super app secara bertahap. Langkah ini juga dinilai lebih efisien dan dapat menghemat anggaran dibandingkan yang dikeluarkan saat ini.
Dia menambahkan platform ini nantinya akan jadi layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data, bagian dari implementasi kebijakan berbasis data. Paling tidak, pemerintah hanya butuh 8 aplikasi yang terintegrasi untuk memudahkan komunikasi.
"Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kominfo," tuturnya.
