Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Google hingga Facebook Bisa Masuk Kategori Ilegal, Ini Kata Kemenkominfo

Kemenkominfo menyebut Google hingga Facebook bisa masuk kategori ilegal.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 27 Juni 2022  |  17:27 WIB
Google hingga Facebook Bisa Masuk Kategori Ilegal, Ini Kata Kemenkominfo
Logo Facebook terlihat di layar smartphone. - Bloomberg/Gabby Jones

Bisnis.com, JAKARTA - Google hingga Facebook, sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat, bisa masuk kategori ilegal apabila tidak segera mendaftarkan platformnya ke sistem Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan saat ini terdapat lebih dari 4.000 PSE yang beroperasi di Indonesia baik domestik maupun asing. Bila tidak terdaftar, maka bisa dikategorikan ilegal.

"Kita ingin agar seluruh PSE di Indonesia ini beroperasi secara legal. Saya mendorong betul agar seluruh PSE untuk mengambil inisiatifnya segera untuk melakukan pendaftaran," kata Johnny saat konferensi pers di kantornya, Senin (27/6/2022).

Menurutnya, pendaftaran tersebut merupakan amanat dari sejumlah regulasi yang ada di Tanah Air. Johnny mengingatkan jangan sampai kealfaan dalam melakukan pendaftaran memaksa Kemenkominfo untuk menegakkan aturan yang tegas.

Dia berharap PSE tersebut tidak menunggu sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir. Sebab, begitu berakhir maka tentu kategorinya berubah jadi perusahaan yang tidak terdaftar di Indonesia dan akan berimplikasi sangat tidak sehat bagi dunia usaha di bidang digital.

"Nah ini tentu tidak baik bagi iklim usaha. Demi menjaga iklim usaha yang sehat, sekali lagi saya minta pada perusahaan-perusahaan teknologi, baik teknologi nasional maupun teknologi global seperti Google, Twitter, Facebook segara mengambil inisiatif untuk melakukan pendaftaran," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PSE lingkup privat domestik ataupun asing wajib melakukan pendaftaran ke Kemenkominfo. Setidaknya, ada dua rujukan yang digunakan yakni pasal 6 PP No. 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pasal 47 PM Komunikasi dan Informatika No.5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat serta revisinya melalui PM Kominfo No. 10/2021.

Pada kedua regulasi itu, ada kewajiban PSE lingkup privat baik domestik ataupun asing untuk melakukan pendaftaran paling lambat 6 bulan sejak sistem pendaftaran PSE pada online single submission risk based approach (OSS RBA) efektif beroperasi yaitu sejak 21 Januari 2022 atau selambat-lambatnya pada 20 Juli 2022.

Sejauh ini, sudah terdapat 4.634 PSE yang terdaftar di Kemenkominfo (4.559 domestik, dan 75 asing) serta ada 2.569 yang perlu memperbarui data-datanya atau mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan PM No.5/2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

google facebook kominfo kemenkominfo
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top