Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward menyarankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merelokasi titik pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Hal itu disampaikan Ian mengingat faktor keamanan yang dinilai menjadi salah satu kendala pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya di Papua dan Papua Barat. "Sebaiknya Bakti merelokasi ataupun mengubah prioritas pembangunan di daerah yang relatif lebih aman," kata Ian, Jumat (15/4/2022).
Menurutnya, masalah keamanan di wilayah 3T termasuk Papua harus diatasi secara bersama, bukan hanya Bakti.
Guna mencapai target pembangunan, sambung Ian, sebaiknya Bakti melakukan relokasi ke daerah yang lebih kondusif.
"Untuk jumlah titik daerah 3T bisa tercapai dengan relokasi, karena masih ada daerah lain juga. Jadi [agar mencapai target] dengan mengubah prioritas," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa saat ini, rata-rata progres pembangunan BTS 4G Fase 1 adalah 86 persen dengan 1.900-an lokasi dari target 4.200 yang telah on air.
Dia menyebut ada beberapa hal yang menjadi penyebab molornya pembangunan BTS tersebut, antara lain tantangan alam, persoalan logistik, transportasi, dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), ditambah dengan situasi keamanan yang kurang kondusif di beberapa wilayah, dan juga terganggunya supply chain perangkat akibat pandemi Covid-19.
Terkait faktor keamanan, dia menuturkan terjadinya gangguan keamanan yang spesifik di Papua membuat proses pembangunan juga semakin berat. Padahal, Papua dan Papua Barat merupakan lokasi dengan target pembangunan BTS paling banyak yakni mencapai sekitar 65 persen dari total BTS yang dibangun oleh Bakti di seluruh Indonesia.
"Pada 2 Maret lalu, terjadi serangan penembakan di Kabupaten Puncak yang menewaskan 8 pekerja BTS telekomunikasi. Dari insiden tersebut, pekerjaan implementasi di hampir seluruh di Provinsi Papua dihentikan atas instruksi dari otoritas di Papua," ucap Fadhilah.
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi meminta semua pihak dapat memahami alasan molornya proyek tersebut. Namun di sisi lain, Bakti terus dituntut melakukan percepatan pembangunan agar target dapat dicapai dan dipenuhi. Pun bila harus terlambat, tidak akan terlalu lama dari kurun waktu yang ditetapkan.
"Terkait keamanan juga semoga lebih kondusif dengan harapan TNI dan Polri bisa mengawal pembangunan proyek BTS ini. Kemudian pejabat Pemda juga harus mendukung bukan mempersulit apalagi berusaha mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Jadi perlu kerja bersama dan sama-sama merasa harus segera menuntaskan proyek ini," imbuh Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
