Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pada 2024 terdapat 50 juta orang yang sudah masuk literasi digital. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta.
Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan program transformasi digital yang inklusif.
Menurut dia, kerja sama semua pihak termasuk BUMN maupun perusahaan swasta selain dibutuhkan untuk mempercepat koneksi internet, juga sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program transformasi digital di Indonesia.
"Pemerintah menargetkan pada 2024 ada 50 juta orang yang sudah terliterasi digital. Gerakan ini memberikan edukasi dasar tentang digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Untuk level menengah ada program digital talent scholarship," katanya dalam siaran pers, Selasa (12/4/2022).
Usman menyebut bahwa leading sector untuk infrastruktur dan literasi digital adalah Kemenkominfo. Namun begitu, tetap dibutuhkan koordinasi dari kementerian lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.
BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah juga didorong untuk mewujudkan ini. Usman menyadari bahwa meskipun perusahaan milik pemerintah, BUMN juga dituntut menghasilkan keuntungan.
"Pada program transformasi digital ini, pemerintah mendorong peran dan kontribusi nyata BUMN dalam mewujudkan konektivitas yang merata, terutama di wilayah 3T [terluar, tertinggal, terdepan] sehingga bisa bersama-sama hadir untuk membantu infrastruktur digital terutama di wilayah 3T," ucap dia.
Lebih lanjut dia menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan Kemenkominfo hadir melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), dengan salah satu tugas utama membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi.
Usman mengatakan, di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangukan Base Transceiver Station (BTS) yang nantinya akan dioperasikan oleh swasta.
"Hingga akhir 2021, sekitar 80 persen wilayah Indonesia sudah terkoneksi internet. Pada 2024 diharapkan sudah semua wilayah terkoneksi internet sesuai perintah Presiden Joko Widodo agar semua daerah terkoneksi internet atau dengan istilah no one left behind," tambah dia.
Lebih lanjut selain pada penyediaan infrastruktur digital, pemerintah juga fokus pada sisi sumber daya manusia (SDM) lewat program gerakan nasional literasi digital. Pada program ini, akan dibahas mengenai digital journalism, big data, artificial intelligences, sampai level metaverse.
Adapun dia menambahkan, salah satu BUMN yang berkomitmen untuk selalu ada dan berkontribusi menghadirkan konektivitas di pelosok daerah 3T adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Sedangkan untuk perusahan swasta yang turut berperan dalam transformasi digital di Indonesia, imbuh dia, salah satunya adalah PT XL Axiata Tbk. yang gencar memperkuat jaringan di luar Jawa dan kawasan 3T melalui kemitraan dengan Bakti.
"Dengan menyediakan jaringan internet untuk wilayah 3T, pemerintah berharap kolaborasi dengan BUMN dan swasta dapat membantu terwujudnya percepatan konektivitas digital yang merata dan terintegrasi dengan baik di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi salah satu fokus agenda Presidensi G20 tahun ini," tutupnya.
