Bisnis.com, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur telekomunikasi berperan sangat penting untuk menghadirkan Internet yang saat ini telah menjadi kebutuhan. Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah.
Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang juga menjadi Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, mengatakan tarif Internet di Indonesia relatif murah dibandingkan negara lain.
Tarif mobile Internet Indonesia berada di peringkat ke 12 termurah dari 230 negara. Harga mobile broadband lebih murah karena banyak operator berkompetisi di kota-kota besar. Tambah lagi, pilihan masyarakat untuk memilih operator seluler juga banyak dengan berbagai gimik yang diberikan.
"Tarif rata-rata Rp6.000 per giga. Memang sebagian kecil masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan tarif dan mengutamakan kualitas Internet yang baik. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih sensitif terhadap harga layanan Internet," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (18/3/2022).
Ismail menegaskan hal itu dalam Webinar berjudul Apakah Tarif Internet Menjadi Hambatan Utama Terwujudnya Indonesia Terkoneksi baru-baru ini.
Dia menjelaskan keterjangkauan masyarakat terhadap tarif mobile Internet dan fixed broadband saat ini berbeda. Tarif layanan fixed broadband di Indonesia masih terkesan premium dengan harga Rp 280.000-an per bulan (tergantung kecepatan yang dibutuhkan oleh pelanggan) yang sebenarnya digunakan untuk satu keluarga.
Agar layanan Internet di Indonesia semakin terjangkau demi mendukung program transformasi digital, katanya, dapat dilakukan dengan mengurangi beban biaya operator telekomunikasi.
Ismail menjelaskan saat ini banyak biaya yang sulit diprediksi oleh operator telekomunikasi ketika menggelar jaringan fiber optik di daerah seperti perizinan dan tarif retribusi atau sewa. Pemda, katanya, memiliki target pendapatan asli daerah (PAD) dan seharusnya tidak mencari PAD dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Pasalnya, infrastruktur telekomunikasi dapat menjadi modal pemda untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang makin baik, akan banyak aktivitas ekonomi yang akan tumbuh di daerah tersebut.
Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi maka industri seperti pariwisata, transportasi, pendidikan atau manufaktur akan tercipta. Pemda nantinya bisa mendapatkan dari pajak dari usaha yang berkembang.
Ismail melanjutkan pemerintah pusat menginginkan infrastruktur telekomunikasi tersedia di seluruh Nusantara dengan harga yang terjangkau. Kominfo menginginkan kabel optik yang tergelar di daerah juga tertata dengan baik dan tidak semrawut.
Menurutnya, perlu ada pengaturan penggelaran kabel optik dengan menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Diharapkan, dengan adanya optimasi antara kemudahan perizinan, penataan kabel optik dan dukungan pemda dalam menyediakan SJUT, kehadiran Internet memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
“Jangan sampai pengaturan perpindahan tersebut menimbulkan beban tinggi bagi operator telekomunikasi. Lalu kabel Internet sudah tertata baik, namun akses Internet di suatu daerah menjadi terhambat atau mahal. Ini akan berdampak kepada masyarakat," katanya.
