Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengamat menilai wacana ekonomi digital dari pemerintah masih memiliki banyak kelemahan yang layak dikoreksi.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengungkapkan selama ini wacana kemandirian digital hanya sebatas istilah yang dipaksakan. "Kami sudah sering dengar cap startup lokal, unikorn nasional, tetapi tidak pernah jelas kerangka acuannya, malah banyak dari mereka justru kepemilikan mayoritas di luar negeri," ujarnya, Selasa (8/2/2022).
Menurut Tesar, kemandirian digital terutama di sektor startup, harus disediakan aturan yang jelas dan mengikat. Semisal, klasifikasai mengenai startup lokal jika 70 persen kepemilikandimiliki warga negara Indonesia.
Selain itu, tambahnya, mulai dari manajemen hingga pekerja data center mayoritas orang Indonesia. Tentunya, data center tersebut juga dibangun di Indonesia.
Menurut Tesar, kemandirian digital sangat penting sebagai upaya mengamankan dan menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat. "Bila nanti ada konflik dengan negara lain berskala global, layanan digital tetap berjalan tanpa tergantung negara lain," ujarnya.
Menurut Tesar, kemandirian digital juga erat kaitannya dengan kemanan data terutama data pribadi dari masyarakat. "Sebagian besar keuntungan operasional industri digital harus kembali ke masyarakat dan negara Indonesia. Misalnya kita setiap hari akses TikTok atau media sosial lain, data yang terkumpul dari aktivitas tersebut dinikmati di luar negeri," ujarnya.
Peneliti ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebut diksi kemandirian dan kedaulatan digital yang disampaikan pemerintah masih sangat muluk.
Menurut Huda, ekonomi digital berbicara mengenai kegiatan ekonomi yang tidak terbatas 'ruang', dengan itu barang dari berbagai negara bisa masuk ke dalam kegiatan ekonomi domestik.
"Begitu juga dengan layanan lainnya dari luar negeri yang saya rasa dengan ekonomi digital bisa masuk ke ekonomi domestik. Makanya saya rasa sangat tidak pas berbicara kemandirian dan kedaulatan digital di era saat ini," ujarnya.
Menurut Huda kemandirian dan kedaulatan digital harus diartikan pada pemanfaatan ekonomi digital bagi seluruh rakyat Indonesia mulai dari belanja hingga produksi.
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya fokus ke pemanfaatan ekonomi digital bagi seluruh masyarakat, alih-alih sibuk wacana kemandirian dan kedaulatan digital yang tidak jelas arahnya.
"Menurut saya, salah satu yang penting saat ini adalah pengurangan kesenjangan digital yang akan membantu transformasi digital," ujarnya.
Terkait kemandirian digital, menurut laporan "Credit Suisse berjudul ASEAN Unicorn Scaling New heights" yang dikeluarkan pada Oktober 2021 lalu, terdapat sebelas unikorn di Indonesia. Melihat riwayat pendanaannya, mayoritas investasi yang didapat sebelas perusahaan tersebut datang dari luar negeri.
Mengacu laporan tersebut, hanya dua perusahaan berlabel Unicorn, yaitu Tiket.com dan Blibli yang mayoritas pendanaannya berasal dari dalam negeri.
