Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI secara hybrid pada 27-29 September 2021 yang kegiatan utamanya dipusatkan di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Dalam Munas APJII tersebut terpilih kepengurusan baru. Dengan demikian, kepengurusan APJII periode 2021-2024 pun sudah resmi terbentuk dengan Muhammad Arif Angga disahkan sebagai Ketua Umum.
Angga, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pihaknya sudah membuat program dan rencana kerja dalam periode ini.
Salah satu yang dia tekankan adalah penetrasi internet di seluruh pelosok daerah Indonesia. Selama tiga tahun ke depan, program APJII salah satunya akan lebih fokus pada penetrasi internet ke seluruh Indonesia.
Angga mengatakan kebutuhan akan internet luar biasa, tetapi di Indonesia Timur, bahkan di Jawa pun masih ada yang belum terlayani dengan baik. Hal ini pun menjadi misi baru pengurus APJII baru.
"Kami ingin mengedukasi teman-teman penyelenggara jasa internet [ISP] terus mengembangkan sayapnya ke daerah yang belum terjangkau,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (1/10/2021).
Dalam kesempatan itu, Angga juga mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga, misal Singapura. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, sulit rasanya mendorong kecepatan internet.
“Maka, kami lebih memilih penetrasi [internet] dan penyebaran lebih luas lagi sehingga masyarakat bisa melek digital dan hal ini juga butuh dorongan pemerintah,” ujarnya.
Dengan penetrasi internet yang lebih luas, kata dia, praktis hal itu juga berkorelasi terkait literasi digital. Percuma jika konten digital bagus, tapi koneksi internetnya tidak ada. “Literasi digital kembali lagi ke penetrasi internet,” tuturnya.
Angga menyadari bahwa banyak penyedia layanan internet (ISP) yang hanya beroperasi di daerah perkotaan, tetapi enggan menjangkau daerah pelosok yang sedikit populasinya.
“Di sinilah, saya ingin pemerintah bisa memberikan insentif agar memacu ISP bisa melayani wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya.
Selain penetrasi internet, Angga juga mengatakan, APJII akan mendorong penggunaan protokol internet (IP) versi 6 di Indonesia secara lebih masif lagi. Ini lantaran ketersediaan IPv4 semakin sedikit.
Angga mengatakan masalah pengelolaan IP di APJII dikerjakan oleh unit Indonesia Network Information (IDNIC). Dia menyadari beberapa tahun lalu belum banyak perangkat-perangkat TI yang mendukung IPv6, tapi saat ini perkembangan perangkat telah berbeda, sehingga asosiasi menginginkan ekosistem penggunakan IPv6 lebih besar lagi.
Selanjutnya, hal yang akan didorong APJII ke depan ialah penggunaan Indonesia Internet Exchange (IIX). Angga mengharapkan IIX bisa semakin berkembang lebih besar lagi. Saat ini infrastruktur IIX memang tersedia di Jakarta, tapi baal diperluas di daerah, terlebih APJII saat ini telah memiliki 13 kantor perwakilan daerah.
APJII juga memproyeksikan selama tiga tahun ke depan ada penambahan 5-6 kantor perwakilan daerah. Sekadar diketahui, APJII membangun IIX sejak Agustus 1997 sebagai upaya membentuk interkoneksi nasional antar ISP di Indonesia. Pelanggan suatu ISP dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan pelanggan ISP lainnya.
Jika tidak adanya interkoneksi nasional, kecepatan lalu lintas informasi akan bergantung pada intekoneksi internet di luar negeri, trafik luar negeri ini yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh ISP lokal.
Adapun, Musyawarah Nasional XI APJII di Jabodetabek selesai digelar selama tiga hari, yaitu dari 27 hingga 29 September 2021.
Selama kepengurusan ke depan, Angga didampingi Zulfadly Syam yang menjadi sekretaris jenderal dan Muri Kuswanto sebagai bendahara umum, termasuk ketua unit IDNIC-APJII, Adi Kusuma. Sejauh ini, Angga dkk belum mengumumkan susunan pengurus untuk tiap-tiap bidang.
Berbeda dengan asosiasi lain, program kerja APJII telah lebih dulu disusun oleh anggota. Program telah disusun selama sembilan hari pada Juni lalu sebelum Munas digelar. Ketua Umum bersama pengurus selanjutnya tinggal mengerjakan apa yang telah diamanatkan dalam agenda program kerja tersebut.
