Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mendesain kembali Palapa Ring Timur agar tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat di Papua, tetapi juga berperan optimal sebagai sistem jaringan cadangan atau redundant system.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan perlu merancang kembali Palapa Ring Timur yang lebih lengkap.
Jaringan Palapa Ring Timur yang terdapat di Papua, kata Heru, belum memberi dampak yang signifikan karena panjang kilometernya hanya sedikit dan beberapa wilayah masih menggunakan gelombang mikro, yang kurang optimal jika digunakan untuk menyalurkan layanan data.
Di samping itu, konsep ring yang seharusnya dapat mengatasi padamnya jaringan komunikasi juga tidak berfungsi.
“Kemudian konsep ring masih belum jaring sehingga perlu dilengkapi,” kata Heru, Selasa (8/6/2021).
Heru pun meminta kepada Kemenkominfo dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) untuk lebih terbuka kepada publik perihal Palapa Ring sehingga dapat tercipta jaringan Palapa Ring yang lebih lengkap ke depannya.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan perlunya interkoneksi antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan serat optik milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) untuk menghadirkan jaringan yang lebih andal ke depannya di Papua.
Jaringan Palapa Ring, kata Resi, bisa menjadi sistem jaringan cadangan bagi Telkom dan operator telekomunikasi lainnya di Papua, sehingga saat terjadi gangguan, layanan dapat cepat pulih atau kecepatan internet tidak seret.
“Jaringan Palapa Ring dilakukan expansi agar menjadi jaringan yang tidak tertutup atau saling tersambung lewat kabel optik di darat dan di laut,” kata Resi.
Sebelumnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) ruas Biak-Jayapura milik Telkom putus. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan putusnya SKKL itu tidak membuat Papua mengalami pemadaman total. Dari total trafik 464Gbps di Papua, trafik data yang terdampak karena kabel putus sebanyak 154Gbps.
Johnny menjelaskan area atau daerah yang terdampak gangguan di Papua berada pada 4 titik yaitu Kota Jayapura, Abepura, Sentani, dan Sarmi. Bukan di seluruh Papua.
Untuk mengatasi dan menanggulangi kejadian tersebut, Kemenkominfo telah melakukan koordinasi dengan Telkom dalam upaya penanganan dan pemulihan jaringan di wilayah terdampak.
Telkom menggunakan seluruh kapasitas cadangan yang tersedia yaitu sebesar 4,7 Gbps untuk menutup kapasitas terdampak sebesar terdampak 154 Gbps. Jumlah sistem cadangan hanya 3 persen dari total yang dibutuhkan. Ini merupakan langkah jangka pendek terbaik yang dapat dilakukan Telkom agar internet di Papua tetap mengalir.
Adapun untuk mengantisipasi hal serupa suatu saat nanti, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan perseroan membangun sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) baru di ruas Papua Utara.
SKKL tersebut akan membuat jaringan Telkom di Papua makin andal karena jaringan internet di Papua akan mengalir dari dua jalur yang terpisah.
Ririek belum dapat menyebutkan nilai investasi yang dihabiskan untuk pembangunan SKKL of itu. "Sedang dibangun,” kata Ririek kepada Bisnis, Senin (7/6/2021).
Sekadar informasi, SKKL baru rencananya akan menjadi jaringan cadangan bagi SKKL Telkom di ruas Papua Utara. SKKL baru rencananya memiliki panjang sekitar 1.141 kilometer, yang terbentang dari Jayapura - Sarmi hingga Waisai. Rute itu telah dimulai pembangunannya sejak 2020, dan diharapkan selesai pada Maret 2022.
Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, untuk menggelar SKKL, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi perkilometer sekitar US$28.000. Artinya jika terdapat 1.141 kilometer, maka biaya yang dihabiskan sekitar US$31,94 juta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya material, operasional, dan lain-lain.
“SKKL [baru] itu nantinya jaraknya lebih dari 100 kilometer dari SKKL yang lama. Diharapkan tersebut jauh dari palung tempat SKKL pertama putus,” kata Ririek.
