Bisnis.com, JAKARTA – Kebocoran dari 553 juta data pengguna dari layanan jejaring sosial, Facebook dinilai menjadi bahan pemasaran bagi pelaku kejahatan siber meskipun dibagikan secara gratis di forum peretas.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan kasus tersebut serupa dengan bocornya data pengguna Tokopedia sebanyak lebih dari 91 juta, di mana data yang terkumpul akan diikuti dengan berbagai tindak penipuan misalnya phising melalui email, SMS, WhatsApp dan yang paling banyak dirasakan adalah takeover WhatsApp.
“Ini terjadi karena data yang didapatkan dari Facebook cukup valid, meskipun bisa jadi ada juga beberapa data akun anonim atau akun palsu dari 130 ribuan data akun yang bocor,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (5/4/2021).
Lebih lanjut, dia menjelaskan pada prinsipnya adalah tidak ada keamanan sistem yang benar-benar bisa bebas dari tindak peretasan, termasuk Facebook. Namun harus ada upaya maksimal untuk mencegah peretasan maupun kebocoran data.
Menurutnya, secara umum ada tiga penyebab kebocoran data, yaitu peretasan, kesalahan manusia dan kesalahan sistem.
“Karena inilah di Uni Eropa mewajibkan pengelola sistem elektronik harus melakukan pengamanan maksimal sesuai standar yang telah ditentukan lewat GDPR dan aturan turunannya. Jadi bila ada kebocoran data masyarakat bisa menuntut hingga 20 juta euro,” ujarnya.
Dia mengatakan kebocoran data menjadi sinyal kuat pemerintah harus melakukan edukasi dengan lebih keras. Sebab, peristiwa kebocoran data akan terus mengintai. Bahkan, kurikulum tentang digitalisasi sudah wajib hadir di bangku sekolah.
“Artinya edukasi sejak dini di jenjang sekolah harus ada. Lalu edukasi lewat jalur kultural seperti pengajian dan arisan di lingkungan masyarakat. Tanpa edukasi, kebocoran menjadi ancaman serius dalam jangka waktu panjang,” katanya.
Sekadar catatan, kebocoran data di Facebook bukan pertama kalinya terjadi, di mana platform milik Mark Zuckerberg sempat mengalami kebocoran 87 juta data pengguna pada 2018.
