Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengakui bahwa keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat kedaulatan digital sebenarnya merupakan wacana yang sudah lama digaungkan oleh berbagai kalangan termasuk dari legislator.
Namun, Sukamta menilai apa yang diinginkan presiden pada praktiknya tidak dibarengi dengan langkah nyata di jajaran bawah pemerintah.
"Kita sudah dorong tiga tahun lebih, berkali-kali tetapi belum ada respons memadai. Semoga dengan perintah Presiden ini, Kemenkominfo menjadi lebih responsif," ungkap politisi PKS itu kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).
Menurutnya, kedaulatan digital sangat penting untuk dijadikan skala prioritas oleh pemerintah mengingat potensi ekonomi dari sektor digital sangat besar. Apalagi, jelas dia, dunia sedang beralih dari analog ke digital.
Oleh karena itu, ekonomi terbesar nanti akan bergeser ke digital. Di Indonesia sendiri kue ekonomi digital sudah besar sekali, sebut dia, tetapi bagian terbesar masih dinikmati pelaku asing.
“Apalagi kalau pemerintah jadi membuka peluang 5G. Lebih 80 persen kue 5G akan diambil asing," katanya.
Berbicara soal kedaulatan digital, ujarnya, tak cukup hanya bicara soal aspek pemasukan pajak belaka, tapi harus dari hulu sampai hilir yang harus dipikirkan.
"Belum lagi soal hardware. Handphone saja yang pasarnya super besar, kita belum punya produk dalam negeri dan pemerintah belum ada upaya agar ada produsen dalam negeri. Apalagi di bidang artificial inteligence atau AI yang mencapai nilai miliaran dolar. Akan tetapi kita masih menjadi pasar dari produk asing. Bangsa kita masih suka menjadi pedagang antara dan dapat fee saja," katanya.
Sukamta mengaskan, secara pirbadi selaku anggota Komisi I DPR, dirinya selalu mendorong agar pemerintah memiliki cetak biru (blueprint) ketika berbicara aspek kedaulatan digital.
"Saya sejak tiga atau empat tahun terakhir sudah mendorong pemerintah melalui Kominfo agar kita ini memiliki grand design digital secara menyeluruh, bukan hanya infrastuktur digital dan e-government saja," katanya.
