Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) memohon kepada pemerintah agar rencana penataan pipa dan kabel bawah laut dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pelaku usaha penyelenggara sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL).
Sekjen Askalsi Resi Y. Bramani mengatakan penertiban kabel bawah laut berpotensi membuat sejumlah rute kabel yang telah digelar menjadi lebih panjang, sehingga membebani investasi para pelaku usaha. Pemerintah diharapkan melihat SKKL sebagai infrastruktur strategis nasional.
Misalnya, dalam membangun SKKL dari Jakarta ke Banjarmasin. Dahulu para pelaku akan membangun melalui rute terpendek, yaitu mengikuti garis lurus antara Jakarta dengan Banjarmasin.
Dengan terbitnya peraturan ini, maka dari Jakarta harus ke timur dahulu menyusuri lepas pantai utara Jawa, lalu di lepas pantai Surabaya kemudia berbelok ke utara menuju Banjarmasin.
“Askalsi berharap kebijakan ini akan membuat iklim usaha SKKL lebih efisien,” kata Resi kepada Bisnis.com, Senin (1/3/2021).
Resi menambahkan dalam membangun suatu SKKL, ada investasi kabel, investasi perangkat, dan lain sebagainya. Proporsi biaya kabel terhadap biaya keseluruhan sangat bervariasi, mulai dari 30 persen hingga 70 persen.
“Penambahan biaya kabel kira-kira akan sebanding dengan penambahan panjang rute,” kata Resi.
Sebelumnya, Pemerintah menyepakati aturan penataan kabel dan pipa bawah laut yang meliputi 217 jalur koridor dan 209 Beach Manhole (BMH) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 14/2021 untuk mencegah adanya tumpang tindih kabel dan pipa.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan akan menata pipa dan kabel bawah laut yang ada di perairan Indonesia, agar pelabuhan lebih efisien dan lalu lintas laut menjadi lebih tertib.
