Bisnis.com, JAKARTA – Keterlibatan operator seluler dalam penyediaan akses jaringan 4G di sejumlah desa non-universal service obligation (USO) dinilai tepat. Dana iuran USO tidak cukup untuk mengebut penggelaran 4G hingga 100 persen pada 2022.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses internet cepat di seluruh Indonesia.
Sumber dana yang dipakai selama ini untuk membangun di daerah USO – yang berasal dari iuran operator seluler sebesar 1,25 persen dari total pendapatan - dinilai tidak cukup.
“[Dana USO] itu sangat tidak cukup untuk mencapai tujuan dimaksud. Pemerintah melalui APBN sudah mengalokasikan anggaran tambahan yang cukup besar dan itu pun masih belum cukup, sehingga solusi lain meminta operator turut serta membangun sisanya secara proporsional,” kata Kristiono kepada Bisnis.com, Jumat (11/12/2020).
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan bahwa internet berkecepatan tinggi sudah harus menjangkau semua desa di akhir 2021. Tujuannya agar Indonesia tidak ketinggalan atau bahkan bisa membajak momentum pandemi dan ekonomi digital sesuai harapan menjadi US$130 miliar di 2025.
Untuk mewujudkan hal itu, lanjutnya, perlu ada berbagi peran dan tanggung jawab. Pemerintah, operator seluler, masyarakat dan akademisi saling berbagi peran agar ekonomi digital Indonesia maju.
“Sebab memang tidak semua bisa dilaksanakan pemerintah. Lihat saja, tanpa ekosistem dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, progran Kominfo gagal. Gerakan 1000 Startup gagal, Siberkreasi gagal menghalau hoaks hingga kini, termasuk juga program 10.000 Gladiator penjaga keamanan internet,” kata Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
