Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov DKI: Penataan Jaringan Utilitas Tak Bebani Operator

Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta mengklaim penataan jaringan membuat kota menjadi lebih tertata.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 29 Juli 2020  |  14:22 WIB
Teknisi memeriksa perangkat BTS (Base Transceiver Station) di dekat jalan tol Trans Jawa, Ngawi, Jawa Timur, Minggu (12/5/2019). - ANTARA/Nando
Teknisi memeriksa perangkat BTS (Base Transceiver Station) di dekat jalan tol Trans Jawa, Ngawi, Jawa Timur, Minggu (12/5/2019). - ANTARA/Nando

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta mengklaim penataan jaringan utilitas tidak akan membebani operator dan pelaku industri telekomunikasi ke depan.

Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga Provinsi, DKI Jakarta, Bernhard Gultom juga mengatakan bahwa penataan menjadi urgensi untuk membuat kota menjadi lebih tertata.

“Kami pemprov DKI Jakarta dalam mengontrol pihak penyelenggara SJUT dlm menentukan tarif dengan selalu mengedepankan asas musyawarah sehingga pihak operator pun tidak terbebani,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (29/7/2020)

Dia menjelaskan bahwa dari segi manfaat yang akan diterima pelaku operator dan industri terkait adalah jaringan mereka akan lebih dijamin oleh penyelenggara Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).

“Menurut hemat kami bahwa dari segi manfaat yang akan diterima oleh operator dengan adanya penataan melalui SJUT, salah satunya jaringan mereka akan dijamin oleh penyelenggara SJUT karena akan ada yang mengelola,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan konsultasi publik terhadap naskah akademik dan draft Rancangan Perubahan Perda DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas.

“Penataan jaringan utilitas menjadi hal yang urgensi saat ini, berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya, Pengembangan dan Penataan Jaringan Utilitas serta terwujudnya Penataan Ruang di DKI Jakarta sebagai ibukota negara,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penataan jaringan utilitas adalah untuk tujuan penataan kota lebih tertata.

“Hal ini karena tidak akan ada gali menggali yang bisa berdampak pada kemacetan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terganggu, pejalan kaki tergganggu, keindahan kota yang tidak teratur dengan adanya kabel-kabel udara, dan kemungkinan dampak yang dapat diakibatkan oleh kabel udara seperti sering kita temui kabel yg menjuntai yang dapat mengakibatkan bahaya bagi pengguna kendaraan dan pejalan kaki dan bahaya lainnya,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

telekomunikasi covid-19
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top