Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah daerah didorong untuk bertransformasi dengan mengubah pelayanan dan memanfaatkan digital, untuk memenuhi perubahan perilaku masyarakat.
Hanya saja untuk mencapai hal tersebut sejumlah kendala masih menghantui.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian dan Kabupaten Situbondo, Dadang Aris Bintoro mengatakan sekurangnya terdapat dua tantangan saat ini untuk menghadirkan kota pintar di Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur tersebut.
Pertama, mengenai keterbatasan sumber daya manusia. Kedua, anggaran belanja untuk pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Kami berusaha meningkatkan kualitas anak muda kami, adapun untuk anggaran kami maksimalkan anggaran yang kecil tersebut,” kata Dadang kepada Bisnis.com, Rabu (6/11/2019).
Dadang mengatakan selain memberi pelayanan yang cepat kepada pelanggan melalui aplikasi, salah satu pemanfaatan teknologi di Situbondo adalah dengan menghadirkan pemberian makan ternak cerdas dan pertanian.
Dia mengatakan di Situbondo terdapat ribuan lahan pertanian, di sana diletakan sensor secara bergantian, untuk membaca kondisi tanah pertanian untuk kemudian dilakukan perawatan jika kondisi kurang baik.
Adapun untuk pemberian makan ternak cerdas adalah dengan mengolah hasil pertanian yang tidak terpakai untuk makan ternak, dan kotoran ternah digunakan untuk pupuk di pertanian.
“Sekarang ada 300 hektare yang sudah menerapkan pertanian cerdas, dan target pada 2020 bertambah sekitar 10.000 hektare,” kata Dadang.
Sementara itu, Ahmad Riyanto, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara mengatakan dalam menghadirkan kota pintar keberadaan konektivitas masih menjadi tantangan.
Beberapa di daerah calon ibu kota baru tersebut, belum memiliki layanan konektivitas yang memadai.
“Tantangannya adalah konektivitas yang belum terpenuhi sedangkan wilayah Kutai Kartanegara luas,” kata Riyanto.
Kutai Kartanegara memiliki sejumlah layanan digital untuk membantu masyarakat. Adapun aplikasi digital tersebut antara lain Regap Kukar, aplikasi untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik. D’Lacak, untuk membantu masyarakat dalam melacak permohonan pembuatan KTP elektronik dan lain-lain.
