Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran kota cerdas atau smart city makin dibutuhkan seiring dengan perubahan perilaku penduduk di suatu daerah saat ini. Masyarakat menginginkan agar layanan birokrasi pemerintah lebih mudah dan dapat diakses melalui gawai.
Small Medium & Corporate (SMC) Lead of Microsoft Indonesia, Vony Tjiu mengatakan bahwa saat ini masyarakat telah berevolusi menjadi generasi yang terhubung atau generasi connected dengan internet. Pemanfaatan teknologi di pemerintahan daerah menjadi kebutuhan untuk mengimbangi perubahan perilaku masyarakat ingin lebih praktis.
Berdasarkan sejumlah laporan dari lembaga survei independen yang dihimpun Microsoft, disebutkan bahwa 1 dari 4 orang ingin agar mereka dapat mengakses layanan publik dari gawai, kemudian 58% orang menyatakan bahwa akan mempercayai pemerintahannya jika layanan pemerintahannya diberikan secara digital.
Artinya digitalisasi pelayanan yang merupakan salah satu bagian dari nilai kota cerdas, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada laporan yang sama, dengan mengubah proses birokrasi dari manual ke automasi atau pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), maka pemerintah daerah mendapat bonus waktu sebesar 96 juta jam per tahun, dari efisiensi waktu yang dilakukan.
Dengan waktu tambahan tersebut, tuturnya, pemerintah daerah dapat mendorong produktivitas pegawainya makin baik.
“Jadi mereka mau kehidupan saat ini menjadi sangat nyaman dan bisa diakses dari mana saja,” kata Vony di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Vonny menambahkan selain meningkatkan pelayanan dan efisiensi waktu, penggunaan teknologi dalam pemerintah daerah juga dapat menggenjot Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product.
Dia mengatakan berdasarkan laporan global, beberapa negara di Benua Amerika dan Eropa, setelah menggunakan AI mengalami pertumbuhan PDB kisaran 1% -2% dibadingkan ketika negara-negara tersebut tidak menggunakan AI.
“Kecerdasan buatan sudah bisa diaplikasikan di beberapa industri seperti kesehatan, agrikultur, trnasportasi dan lain-lain, untuk memberikan benefit kepada masing-masing,” kata Vony.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyadari bahwa kota cerdas merupakan bagian yang tidak dapat dikesampingkan. Teknologi dapat mengatasi masalah lonjakan pertumbuhan penduduk di suatu kota.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan berdasarkan prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2045 sebanyak 213 juta atau sekitar 67% penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan.
Dengan besarnya jumlah tersebut, sambungnya, layanan yang maksimal hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memadai.
Layanan dengan teknologi juga dapat memenuhi keinginan masyarakat yang ingin akses layanan kepemerintahan dapat dilakukan melalui gawai.
“Dua faktor ini yang membuat pemerintah daerah perlu transformasi digital dalam memberikan layanan kepada masyarakat, untuk efisiensi yang berujung pada peningkatan layanan,” kata Johnny.
Kemenkominfo pun mendorong terciptanya kota pintar di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan di suatu daerah.
Dengan mengandalkan infrastruktur sistem komunikasi kabel laut Palapa Ring dan Base Tranceiver Station (BTS) yang berada di sekitar 5.000 titik, Kemenkominfo berusaha mendorong hadirnya 100 kota pintar baru di Indonesia.
Tidak hanya itu, hadirnya Satelit Multifungsi Satria pada 2023 nanti, diharapkan turut mempecepat munculnya ratusan kota cerdas di tanah air.
“Kota cerdas ini berkembang terus secara dinamis, jadi tidak ada target. Tetapi yang diharapkan adalah perbaikan-perbaikannya. Salah satu cara evaluasi untuk mendorong perkembangannya adalah dengan melakukan diskusi,” kata Johnny.
Adapun mengenai keluhan operator telekomunikasi yang enggan menggelar jaringan karena tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, Johnny meyakini perlahan operator telekomunikasi akan masuk ke wilayah tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah aktif dalam menarik operator telekomunikasi menggelar jaringan ke wilayah baru yang potensial melalui pembangunan BTS yang digenjot oleh Kemenkominfo.
“Jadi pemerintah hadir lebih dahulu setelah itu diharapkan pemerintah operator hadir, sehingga pelayanan di pemerintah daerah makin baik,” kata Johnny.
DUA TANTANGAN
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian dan Kabupaten Situbondo, Dadang Aris Bintoro mengatakan sekurangnya terdapat dua tantangan saat ini untuk menghadirkan kota pintar di Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur tersebut.
Pertama, mengenai keterbatasan sumber daya manusia. Kedua, anggaran belanja untuk pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Kami berusaha meningkatkan kualitas anak muda kami, adapun untuk anggaran kami maksimalkan anggaran yang kecil tersebut,” kata Dadang.
Dadang mengatakan selain memberi pelayanan yang cepat kepada pelanggan melalui aplikasi, salah satu pemanfaatan teknologi di Situbondo adalah dengan menghadirkan pemberian makan ternak cerdas dan pertanian.
Dia mengatakan di Situbondo terdapat ribuan lahan pertanian, di sana diletakan sensor secara bergantian, untuk membaca kondisi tanah pertanian untuk kemudian dilakukan perawatan jika kondisi kurang baik.
Adapun untuk pemberian makan ternak cerdas adalah dengan mengolah hasil pertanian yang tidak terpakai untuk makan ternak, dan kotoran ternah digunakan untuk pupuk di pertanian.
“Sekarang ada 300 hektare yang sudah menerapkan pertanian cerdas, dan target pada 2020 bertambah sekitar 10.000 hektare,” kata Dadang.
Sementara itu, Ahmad Riyanto, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara mengatakan dalam menghadirkan kota pintar keberadaan konektivitas masih menjadi tantangan.
Beberapa di daerah calon ibu kota baru tersebut, belum memiliki layanan konektivitas yang memadai.
“Tantangannya adalah konektivitas yang belum terpenuhi sedangkan wilayah Kutai Kartanegara luas,” kata Riyanto.
Kutai Kartanegara memiliki sejumlah layanan digital untuk membantu masyarakat antara lain Regap Kukar, aplikasi untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik. D’Lacak, untuk membantu masyarakat dalam melacak permohonan pembuatan KTP elektronik dan lain-lain.
