Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukalapak mengkaji sejumlah opsi skema pembagian beban biaya transaksi atau Merchant Discount Rate (MDR) yang ditetapkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mitra Bukalapak yang telah menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS).
Sebanyak 1.000 Mitra Bukalapak yang berada di Jakarta Selatan telah menggunakan metode pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sejak Juni 2019.
Dengan menggunakan kode QRIS, Mitra Bukalapak kini telah dapat menerima seluruh jenis transaksi pembayaran nontunai dari berbagai penyedia layanan dompet digital seperti Gopay, Dana, LinkAja, OVO, dan lainnya.
| Baca Juga 1.000 Mitra Bukalapak Telah Gunakan QRIS |
|---|
Sesuai aturan dari Bank Indonesia, persentase MDR reguler baik on dan off us dikenakan sebesar 0,7%, sedangkan merchant di sektor pendidikan 0,6%, SPBU 0,4% dan kegiatan sosial 0%.
Nantinya, biaya tersebut akan didistribusikan untuk issuer sebesar 37%, acquirer 39%, lembaga switching 18%, lembaga services 4% dan lembaga standardisasi sebesar 2%.
Terkait hal tersebut, VP Online to Offline (O2O) Bukalapak Rahmat Danu menilai meskipun biaya MDR 0,7% telah lebih ringan dibandingkan dengan MDR yang berlaku bagi kartu kredit maupun debit, namun menurutnya angka tersebut masih memberatkan bagi pelaku UMKM.
“UMKM kan mau kita dorong [transaksi nontunai], kalau belum apa-apa dikenakan biaya nanti susah penetrasinya. Dari sisi UMKM memang yang terbaik 0% MDR tapi kan tidak mungkin, makanya nanti akan dicari cara monetisasi agar bisa menutupi biaya MDR tersebut,” ujarnya saat peluncuran QRIS di Mitra Bukalapak, Rabu (21/8/2019).
Dia menambahkan, Bukalapak enggan membebani seluruh biaya MDR kepada mitranya yang pelaku UMKM. Sebagai gantinya, pihaknya tengah memilikirkan opsi alternatif seperti membagi biaya MDR antara mitra dengan Bukalapak, maupun dengan pelanggan.
Saat ini pihaknya ingin memastikan bahwa mitranya menikmati nilai tambah dari adanya QRIS ini, seperti terbebas dari biaya pengadaan mesin EDC [Electronic Data Capture], kemudahan transaksi, hingga potensi kenaikan omzet karena interkoneksi dari seluruh dompat digital.
“Kita berharap regulator mengevaluasi terus [MDR]. Kalau bisa traction-nya terus kita dorong, mau itu dibagi ke pelanggan atau bagi-bagi dengan warung,” ujarnya.
Dia mengisahkan, awalnya cukup sulit meyakinkan para pedagang mikro yang terbiasa bertransaksi secara tunai untuk beralih ke nontunai. Pasalnya, pelaku UMKM biasanya lebih menyukai transaksi tunai guna mendukung perputaran uang yang cepat untuk kembali dibelanjakan sebagai bahan baku jualannya.
Meski demikian dia menyatakan lambat laut para pedagang mulai dapat menerima transaksi nontunai dengan menggunakan QRIS. Bahkan, dia mengklaim para Mitra Bukalapak menyumbang transaksi organik paling tinggi terhadap proyek percontohan QRIS yang dilakukan Bank Indonesia.
Lebih lanjut, dia menyatakan secara bertahap akan menyebarluaskan penggunaan QRIS untuk 2 juta Mitra Bukalapak, baik pemilik warung tradisional maupun individu pengusaha.
Menurutnya, perusahaan cukup memasang kode QRIS di aplikasi Mitra Bukalapak yang dapat dipindai, tanpa perlu mendatangi satu per satu mitranya. Namun dia mengaku ingin memastikan bahwa mitranya merasakan nilai tambah dari penggunaan QRIS terlebih dahulu.
Chief Financial Officer Bukalapak Natalia Firmansyah menyatakan, pada tahap awal ini pihaknya telah mengajak 1.000 Mitra Bukalapak untuk menggunakan QRIS, termasuk di antaranya para pemilik warung, kios tambal ban, para penjual makanan gerobak, dan lainnya.
“Sekarang para pedagang gerobak seperti cilor, bakso, tidak hanya berjualan secara tradisional saja, tetapi juga mengadopsi teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Kami akan berupaya secara bertahap agar 2 juta Mitra Bukalapak juga dapat menerapkan QRIS,” ujarnya.
Dia menambahkan, adopsi teknologi ini akan menjangkau seluruh segmen masyarakat Indonesia, baik yang terbiasa menggunakan teknologi maupun yang belum terekspos teknologi digital. Menurutnya, hal ini juga akan menjadi langkah besar dalam mendorong sistem pembayaran nontunai dan juga mengakselerasi inklusi keuangan.
Head of Project Management Office SNKI Djauhari Sitorus mendukung upaya yang dilakukan Bukalapak dalam mengimplementasikan QRIS. Menurutnya, QRIS merupakan sistem pembayaran yang modern dan mudah diadopsi oleh UMKM.
“Kami berharap Bukalapak dapat terus mendukung upaya pemerintah untuk semakin memperluas daya jangkau QRIS ke seluruh pelosok Indonesia,” ungkapnya.
