Bisnis.com, JAKARTA — Kerja sama yang terjalin antara perusahaan rintisan asal Jerman, Start Up Asia Berlin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sektor privat, dalam program pengembangan kota pintar di Jakarta bakal melewati proses negosiasi yang panjang.
Oleksandra Kovbasko, representatif Enpact dan Start Up Asia Berlin, menjelaskan semua pihak terlibat masih membutuhkan waktu untuk menentukan arah serta memahami permintaan, sebelum akhirnya dapat menentukan prioritas yang jelas serta teknologi yang tepat untuk program bertajuk Jakarta Smart City tersebut.
"Dengan demikian, kami dapat mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta, terutama masalah lingkungan," ujarnya kepada Bisnis.com akhir pekan lalu.
Tujuan utama program Jakarta Smart City adalah memperbaiki tingkat respons pelayanan publik dengan cara menganalisa Big Data yang berasal dari feedback masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, akan dilakukan beberapa pendekatan mulai dari menetapkan kebijakan data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data dalam rangka pengembangan wawasan, dan berkolaborasi dengan perusahaan swasta.
Adapun, strategi yang diterapkan adalah membawa masuk perusahaan-perusahaan rintisan berskala global serta para pembuat pembuat keputusan, dan mempertemukan keduanya dengan para praktisi yang terlibat.
Perusahaan-perusahaan yang dibawa masuk untuk ikut terlibat dalam program Jakarta Smart City juga akan diperkenalkan dengan perusahaan-perusahaan teknologi terbuka asal Jerman dan India.
Alex menambahkan, saat ini terdapat beberapa perusahaan rintisan yang tengah melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berpotensi menjadi bagian dari program pengembangan kota pintar.
Namun demikian, dia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut karena proses pembicaraan masih berlangsung.
"Mungkin beberapa bulan lagi baru bisa diinformasikan mengenai hal itu," imbuhnya.
Sebagai informasi, program tersebut melibatkan beberapa perusahaan berskala global seperti SmartHectar Innovation, yaitu hub global berbasis di Berlin yang menjadi wadah kolaborasi perusahaan rintisan di bidang pertanian, air, dan teknologi pangan.
Perusahaan global lain yang ikut terlibat adalah greentechAQUA. Perusahaan tersebut adalah penyedia solusi Clean Tech multinasional yang berkantor pusat di Berlin, Jerman, dan memiliki kantor perwakilan di seluruh Asia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan Jakarta akan menjadi inovation hub atau kota penyedia solusi-solusi bisnis bagi perusahaan-perusahaan rintisan.
Beberapa perusahaan-perusahaan seperti Nodeflux, Gojek, Tokopedia, Waze, dan Zomato, telah berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam salah satu program pengembangan kota pintar, yakni Jakarta Citizen Relationship Management (CRM).
Adapun, terdapat dua proyek potensial dalam pengembangan kota pintar di Jakarta. Selain Jakarta CRM, ada Area Green Office Park (GOP), yaitu proyek dari salah satu pengembang properti, Sinar Mas Land.
Mengikuti jejak dari Jakarta CRM, GOP juga telah membangun daerah bangunan pintar yang disebut GOP 9.l dengan konsep desain pembangunan berkelanjutan yang hemat energi dan ramah lingkungan.
Daerah ini dilengkapi dengan fitur yang dapat mengurangi panas dari perubahan iklim yang terjadi di sekitar bangunan.
Adapun, salah satu komponen teknologi yang diterapkan adalah sensor internet of things (IoT) untuk smart lighting. Selain itu, sensor lain juga digunakan untuk memungkinkan adanya efektivitas dan kelestarian lingkungan.
Market Analyst, IDC Indonesia, Kamil Yunus menilai kedua proyek kota pintar tersebut nantinya akan membantu memecahkan masalah perkotaan yang paling besar pada masa mendatang serta memberikan cara hidup yang baru dan lebih baik.
Kamil memprediksi, pengadopsian solusi teknologi yang inovatif dapat mengatasi masalah sosial ekonomi yang merupakan tantangan terbesar di Ibu Kota Jakarta.
Selain mengadopsi teknologi solutif, dalam program kota pintar Jakarta dilakukan pendekatan yang lebih mengutamakan pengguna dan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup, serta menciptakan kembali model-model bisnis dan pemberian layanan untuk mengatasi berbagai macam persoalan.
Jakarta sendiri memiliki beberapa isu serius mulai dari banjir, fasilitas transportasi publik yang tidak memadai, minimnya ruang nagi masyarakat untuk melaporkan masalah dan mengajukan komplain, pungutan liar di berbagai macam perizinan, data publik yang tidak dapat diakses masyarakat, hingga sistem penganggaran yang tidak transparan.
Seiring dengan cepatnya pertumbuhan populasi urban dan infrastruktur yang tidak memadai, Pemprov DKI Jakarta pun mengakui dibutuhkannya praktik pemerintahan yang baik dalam mengelola aset dan sumber daya publik lewat digitalisasi.
