Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI mempertanyakan harga pembuatan Satelit Multifungsi Satria yang dinilai terlalu mahal. Harga satelit berkapasitas tinggi milik pemerintah tersebut dua kali lipat dari harga satelit Brisat.
Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri mempertanyakan harga Satelit Multifungsi Satria yang sangat tinggi yaitu mencapai Rp6 triliun. Dia mengklaim komisi I tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan mengenai proyek Satelit Multifungsi Satria.
“Tiba-tiba ada angka Rp6 triliun. Saya minta dijelaskan ke komisi I angka Rp6 triliun itu dari mana,” dalam rapat kerja Komis I dengan Kemenkominfo, Senin (13/5/2019).
| Baca Juga XL Bangun 3.000 BTS untuk IoT |
|---|
Budi mengatakan satelit multifungsi sangat mahal jika dibandingkan dengan Satelit BRI yang harganya Rp3 triliunan.
Oleh karena itu, dia meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjabarkan kelebihan dan keputusan Kemenkominfo dalam membangun satelit tersebut.
“Buat saya ini aneh karena membesar dari angka yang diperkirakan, Satelit BRI hanya Rp3 triliun kenapa sekarang jadi Rp6 triliun apa hebatnya?” kata Budi.
| Baca Juga Kendala Smartfren Gunakan Palapa Ring |
|---|
Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa Satelit Multifungsi Satria merupakan satelit yang khusus digunakan untuk internet kecepatan tinggi, sedangkan satelit yang digunakan oleh BRI adalah satelit yang digunakan untuk komunikasi.
“Itu bedanya, kami langsung ke satelit internet cepat, yang penting bagi Kemenkominfo ketika mengirimkan data ke titik-titik per megabit itu berapa, bukan lagi berapa menit nelpon tapi berapa besar data,” kata Rudiantara.
Rudiantara mengatakan dengan Satelit Multifungsi Satria rata-rata biaya efektif yang dikeluarkan sebesar US$60 per megabit/bulan. Jika menggunakan satelit milik PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. atau satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., biaya yang dikeluarkan tidak kurang dari US$500 per megabit/bulan.
Nilai investasi untuk pembuatan Satelit Multifungsi Satria diperkirakan mencapai Rp6,42 triliun.Pemerintah kemudian harus membayar Rp20,68 triliun kepada PT Satelit Nusantara Tiga, badan pelaksana satelit bentukan konsorsium PSN, yang dimotori oleh PT Pasifik Satelit Nusantara.
Dana Rp20,68 triliun dibayarkan dengan cara menyicil selama 15 tahun atau Rp1,40 triliun per tahun sesuai dengan layanan yang harus diberikan Satelit Multifungsi yaitu 150 Gbps. Jika kurang dari angka tersebut, pemerintah tidak membayar secara utuh namun disesuaikan dengan kemampuan pelayanan yang diberikan satelit.
