Bisnis.com, JAKARTA — Kontrak Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan Satelit Republik Indonesia telah ditandatangani. Satria rencananya digunakan untuk membangun konektivitas ke wilayah pelosok Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan skema KPBU untuk satelit multifungsi (SMF) Satria merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur melalui sinergi dengan swasta, tanpa membebankan anggaran di depan.
Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia International Telecommunication Union (ITU) dengan konsep universal service obligation (USO).
| Baca Juga Sinyal di Tol Trans Sumatra Masih Payah |
|---|
Proyek SMF didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
Dampak proyek Satria terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.
Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.
Secara spesifik, manfaat satelit SMF dapat dinikmati di berbagai sektor. Di sektor pendidikan, Satria mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren. Sektor kesehatan, Satria melayani 3.700 titik puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya sehingga memiliki layanan internet cepat yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas layanan kesehatan terutama di daerah 3T.
Di sektor polhukam, Satria akan membantu TNI dan Polri dalam menfasilitasi layanan internet cepat di 3.900 titik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan. Sektor pemerintah daerah, untuk mendukung 47.900 titik kantor desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat, efisien, dan efektif.
Untuk sektor keuangan, untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.
