Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menandatangani Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit yang dinamai Satelit Republik Indonesia atau Satria ini akan mulai dikonstruksi pada akhir 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Proyek SMF merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Saat ini, sambungnya, SMF hanya digunakan untuk memberikan akses internet yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Dia berharap agar, ke depan, satelit ini juga bisa memberikan akses internet yang menunjang sektor perekonomian.
“Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita,” ujarnya, usai menyaksikan Penandatanganan KPBU ini, Jumat (3/5/2019), di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, proyek SMF merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan.
“Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet,” kata Rudiantara
SMF adalah proyek keempat di Kemenkominfo yang menggunakan skema KPBU. Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun.
Rudiantara mengatakan skema ini merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur melalui sinergi dengan swasta, tanpa membebankan anggaran di depan.
Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia International Telecommunication Union (ITU) dengan konsep universal service obligation (USO).
Proyek SMF didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
