Menang Tender Satelit Satria, PSN Punya 6 Bulan Himpun US$450 Juta

PSN akan menanggung biaya pembuatan satelit sebesar 20%, sedangkan sisanya 80% menggunakan skema peminjaman uang dari bank.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 25 April 2019  |  12:02 WIB
Menang Tender Satelit Satria, PSN Punya 6 Bulan Himpun US$450 Juta
Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso (dari kanan), Direktur Jaringan Heru Dwikartono dan Direktur Keuangan Ravi Talwar memberikan penjelasan pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/1/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi telah menetapkan Konsorsium PSN sebagai pemenang tender satelit milik pemerintah. Konsorsium PSN harus menentukan mitra kerja sama dari perbankan untuk mendanai proyek senilai US$450 juta tersebut.

Konsorsium PSN yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusatara Satelit Sejahtera.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Latif menjelaskan bahwa biaya pembuatan satelit ditanggung sepenuhnya oleh pemenang tender, dalam hal ini Konsorsium PSN.

Dia mengatakan bahwa PSN akan menanggung biaya pembuatan satelit sebesar 20%, sedangkan sisanya 80% menggunakan skema peminjaman uang dari bank. PSN memiliki waktu 6 bulan untuk menetukan mitra bank yang akan kerja sama dengan mereka.

“Jadi ibaratnya seperti beli rumah, skemanya biaya buat satelit itu 80% pinjaman dari bank, 20% dari uang PSN sendiri. Itu dikasih waktu  6 bulan untuk membereskan itu semua,” kata Anang.

Sebelumnya, Anang juga sempat menjelaskan bahwa pemenang tender akan membuat badan khusus yang akan menangani Satelit Satria Multifungsi. Bakti menjamin akan membayar secara pasti per tahun ke badan usaha tersebut selama 15 tahun lewat skema availability payment.  

Diketahui, nilai proyek satelit multifungsi mencapai Rp 20,7 triliun. Artinya selama 15 tahun Bakti akan membayar sebesar Rp1,38 triliun per tahun kepada konsorsium dengan menggunakan nilai proyek tersebut.

“Kami belum bayar sama sekali sampai satelit di orbit dan siap beroperasi. Pemerintah harus bayar setiap tahunnya mulai 2023-2037. Ibarat apartemen pembayaran itu sudah termasuk ongkos servis chargenya, sewa pajak, asuransi  dan lain-lain,” kata Anang.

Dia menambahkan setelah 15 tahun dibayar, Satelit Multifungsi Satria akan menjadi milik pemerintah. Hanya saja, umumnya pemakaian satelit tidak dapat berlangsung lama setelah 15 tahun beroperasi.

“Itukan teknologi jadi paling lama mungkin bisa hidup 3 tahun lagi, setelah itu harus sudah ada gantinya untuk 15 tahun ke depan,” kata Anang.

Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa pada saat satelit Satria Multifungsi beroperasi, seluruh sekolah di Indonesia serta seluruh kantor pemerintahan di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan tinggi.

Satelit Multifungsi Satria akan menjadi andalan bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh kabel serat optik untuk terhubung ke internet cepat. Pertimbangan menggunakan satelit multifungsi ini adalah untuk efisiensi biaya dan cakupan yang luas.

Dengan satelit konvesional yang ada saat ini, Bakti mengungkapkan selama ini mereka mengeluarkan uang hingga Rp18 juta untuk setiap megabit per detik (Mbps). Sementara itu. dengan satelit multifungsi angkanya bisa turun menjadi Rp6 juta per Mbps.

Adapun, proyek satelit multifungsi besutan Bakti bakal memberi akses internet di 149.000 titik.Dari jumlah itu, titik terbanyak merupalan sekolah sebanyak 93.900 dan 47.900 titik kantor pemerintahan. Akses ini akan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
satelit, bakti

Editor : Demis Rizky Gosta

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top