Bisnis.com, JAKARTA -- ZTE Corp menerima penangguhan sanksi sementara dari Pemerintah AS untuk menjalankan kembali bisnisnya.
Produsen smartphone dan perlengkapan jaringan ini harus menghentikan operasionalnya pada April 2018 setelah AS mengganjar perusahaan tersebut dengan larangan menerima pasokan bahan baku dari pemasok AS.
Pemerintah Negeri Paman SAm menyatakan tindakan tersebut dilakukan setelah ZTE berupaya menghindari sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (4/7/2018), Biro Industri dan Jasa Departemen Perdagangan AS menyatakan masa penangguhan berlangsung selama 2 Juli-1 Agustus 2018.
Hal ini memungkinkan produsen peralatan telekomunikasi terbesar kedua di China tersebut untuk terus mengoperasikan jaringan dan peralatan yang ada dan memberikan dukungan pelanggan untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 15 April 2018.
Selain itu, penangguhan ini juga memungkinkan transfer dana terbatas ke atau dari ZTE.
Dalam keterbukaan informasi di bursa, Selasa (3/7), ZTE mengumumkan berhentinya seorang pejabat senior perusahaan. Namun, sumber Reuters menyebutkan ada tujuh orang lainnya yang diberhentikan, termasuk tiga wakil presiden perusahaan yakni Wang Keyou, Xie Jiepeng, dan Ma Jie.
Ketiga orang ini masing-masing bertanggung jawab untuk urusan legal, keuangan, dan rantai pasok.
Meski demikian, masih belum dapat dipastikan apakah berhentinya delapan pejabat senior ini merupakan bagian dari perjanjian dengan AS.
Yang jelas, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua China itu telah berjanji kepada pemerintahan Donald Trump untuk merombak manajemen perusahaan dalam waktu 30 hari. Perjanjian yang diteken pada Juni 2018 ini dilakukan sebagai upaya ZTE untuk bisa kembali beroperasi dan menjalin bisnis dengan penuh di AS.
ZTE juga bersedia membayar penalti US$1 miliar dan mencadangkan dana US$400 juta dalam rekening escrow sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Bisnis dengan para pemasok dari AS mencakup hampir sepertiga dari total komponen yang digunakan di perangkat-perangkat ZTE.
