Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat telematika Roy Suryo menilai pemblokiran 19 situs yang dituduh mendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan indikasi lemahnya kepemimpinan nasional.
“Pemerintah seharusnya melakukan blokir secara integrated. Tidak bisa sporadis seperti sekarang yang terkesan tidak ada kepemimpinan nasional,” katanya kepada Bisnis.com lewat pesan singkat, Sabtu (4/4/2015).
Menurut Roy, Kementerian Komunikasi dan Informatika ada baiknya melakukan kajian komprehensif bersama kementerian terkait. Untuk situs yang mengandung terorisme, ujar dia, perlu melibatkan Kementerian Agama.
“Kalau mereka dilibatkan, kebijakan blokir ini bisa jadi gerakan nasional tidak sekedar pencitraan apalagi pengalihan isu,” tuturnya.
Roy mengatakan dugaan pengalihan isu itu telah muncul di tengah masyarakat karena Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sedang tidak populer dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, pemberian fasilitas mobil mewah, dan penundaan eksekusi terpidana mati kasus narkoba.
“Sangat disayangkan. Padahal saya tahu [Menteri Komunikasi dan Informatika] Pak Rudiantara itu orang baik,” kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Kemkominfo memblokir 19 situs terkait ISIS pada Senin (30/3/2015) atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, setelah mendapat kecaman dari berbagai pihak, dua hari kemudian Kemkominfo membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FSIBN), .
Forum tersebut akan berisi Tim Panel yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi masukan kepada Menkominfo. Beberapa orang yang dilibatkan antara lain Sholahuddin Wahid, Din Syamsuddin, dan Bagir Manan. Rencananya Tim akan mengadakan pertemuan perdana Senin (6/4/2015) lusa.
