Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk membenahi keberadaan penyelenggaraan layanan Over The Top (OTT), seperti Google, Microsoft, Twitter, Yahoo, Facebook untuk menjaga keseimbangan bisnis pada industri telekomunikasi Tanah Air.
"Harus segera ada regulasi yang mengatur bisnis OTT," kata Direktur Utama PT XL Axiata Tbk Hasnul Suhaimi, seusai diskusi Menyongsong Era Baru Industri ICT Indonesia Bersama Kabinet Kerja, Kamis (11/12).
Menurut Hasnul, saat ini layanan OTT semakin jauh masuk dalam industri telekomunikasi sejak akses Internet kian mudah didapat, dan menjamurnya layanan social media yang mengakibatkan layanan tradisional operator seperti voice dan SMS semakin menurun.
"Ini tidak fair. Operator di dalam negeri mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur, tetapi OTT dengan mudah masuk tanpa aturan ke industri," ujarnya.
Menurutnya, dalam hal OTT pemerintah seharusnya melihat dari dua sisi, investasi dan layanan.
Operator tidak rugi dengan kehadiran OTT, namun mereka masuk seenaknya tanpa menyediakan investasi, tapi langsung mendapat keuntungan.
Hal senada diungkapkan Direktur Teknologi PT Indosat Herfini Haryanto yang mengatakan bahwa seharusnya ada identifikasi trafik dari OTT.
"Dalam setiap layanan OTT harus dikenakan biaya interkoneksi. Ini agar kita (operator) memiliki nilai tawar," ujar Herfini.
Menanggapi hal itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan kehadiran OTT tidak bisa ditolak karena memang menjadi kebutuhan komunikasi.
"Kita harus pandai memainkan rasa nasionalisme kita, namun perlu cara meningkatkan nilai tambah kepada negara," ujarnya.
Tantangan yang dihadapi ke depan dengan hadirnya OTT adalah isu kecepatan dan kapasitas jaringan yang masih perlu ditingkatkan.
"Saya akan bantu mediasi ke OTT. Mudah-mudahan sebelum Maret 2014 sudah selesai, sehingga tidak ada lagi cerita soal OTT," ujar Rudiantara. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
