Bisnis.com, JAKARTA— Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) menegaskan penyusunan Peta Jalan atau Roadmap Artificial intelligence (AI) 2025–2030 tidak bisa sekadar mengadopsi regulasi atau model dari negara lain.
Peta jalan pengembangan AI harus disusun berdasarkan nilai-nilai budaya, pengetahuan lokal, dan kebutuhan khas Indonesia.
Presiden KORIKA Hammam Riza mengatakan, roadmap AI nasional yang tengah difinalisasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus dirancang secara kontekstual agar AI benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa mencomot begitu saja, aturan-aturan ataupun regulasi yang ada di luar, dan langsung diterapkan di Indonesia. Tapi tentu saja harus disesuaikan dalam konteks kebudayaan kita, tradisional knowledge-nya kita, heritage-nya kita, budaya kita,” kata Hammam ditemui disela acara World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta pada Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, roadmap yang akan diluncurkan pada Agustus mendatang itu mencakup tujuh aspek utama dalam pengembangan AI, mulai dari etika, kebijakan, data, infrastruktur, talenta, riset, hingga use case sektor industri.
KORIKA sebagai orkestrator ekosistem inovasi turut menyusun rekomendasi dari masing-masing bidang strategis tersebut.
Dalam proses penyusunan roadmap, KORIKA juga menerapkan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) serta strategi Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths (TAUS) untuk mengidentifikasi prioritas dan quick wins yang bisa segera dijalankan sebagai langkah awal implementasi.
Lebih lanjut, Hammam menekankan urgensi menjaga kedaulatan data nasional di tengah pesatnya pemanfaatan AI global. Dia menyebutkan, jika data Indonesia tidak dikurasi secara mandiri, maka akan sangat rentan digunakan secara bebas oleh pengembang luar negeri.
“Data terkait dengan budaya kita, data terkait dengan pribadi kita, itu akan menjadi data yang digunakan oleh berbagai AI model. Kalau misalnya kita tidak mengkurasi data-data tersebut ya, kita akan tidak memiliki lagi kedaulatan dalam data kita,” ungkapnya .
Hammam nengatakan Roadmap AI Indonesia juga diarahkan untuk menghasilkan solusi nyata di sektor-sektor utama seperti pertanian, kesehatan, kemaritiman, penanggulangan bencana, hingga pembangunan kota cerdas.
Sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, roadmap AI ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Hammam menegaskan AI adalah milik bersama, dan tanggung jawab pengembangannya tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah.
“AI itu adalah milik semua. Jadi bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa melakukan pengembangan AI ini. Tapi dari industri, dari akademia, dari komunitas. Ini semua bagian dari penting dalam perkembangan AI itu,” ucapnya.
