_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa merilis teks final dari undang-undang kecerdasan buatan (AI). Regulasi tersebut mengatur beberapa hal termasuk risiko dan sanksi bagi pengembang seperti OpenAI, Google, Microsoft dan lain sebagainya.
Techcrunch melaporkan terhitung 1 Agustus, undang-undang baru tersebut akan mulai berlaku dan dalam waktu 24 bulan – atau pada pertengahan 2026 – ketentuan-ketentuannya secara umum akan berlaku sepenuhnya pada pengembang AI. Uni Eropa menerapkan pendekatan bertahap terkait UU AI.
Para anggota parlemen Uni Eropa mencapai kesepakatan politik mengenai buku peraturan komprehensif pertama mengenai AI pada Desember 2023.
Kerangka kerja ini memberikan kewajiban yang berbeda-beda kepada pengembang AI, bergantung pada kasus penggunaan dan risiko yang dirasakan. Sebagian besar penggunaan AI tidak akan diatur karena dianggap berisiko rendah namun sejumlah kecil potensi kasus penggunaan AI dilarang berdasarkan undang-undang.
UU AI juga membagi kasus pemanfaatan berdasarkan risiko. Untuk kasus penggunaan AI berisiko tinggi – seperti penggunaan biometrik AI, atau AI yang digunakan dalam penegakan hukum, pekerjaan, pendidikan, dan infrastruktur penting – diperbolehkan berdasarkan undang-undang.
Pengembang dengan risiko tinggi wajib menjaga kualitas data dan tidak boleh bias karena membahayakan pengguna. Sementara itu, untuk tingkat risiko ringan seperti chatbot AI, pengembang harus transparan dalam mengambil data.
Bagi pembuat model AI tujuan umum (GPAI), seperti GPT OpenAI, teknologi yang mendasari ChatGPT, terdapat juga beberapa persyaratan transparansi. GPAI yang paling kuat, yang umumnya ditetapkan berdasarkan ambang batas komputasi, juga dapat diminta untuk melakukan penilaian risiko sistemik.
Implementasi Bertahap
Uni Eropa akan memberlakukan daftar penggunaan AI yang dilarang 6 bulan setelah undang-undang tersebut berlaku – yaitu pada awal tahun 2025.
Kasus penggunaan AI yang dilarang atau yang disebut sebagai “risiko yang tidak dapat diterima”, akan segera menjadi ilegal mencakup penilaian kredit sosial gaya China; pengumpulan database pengenalan wajah dengan menggores Internet atau CCTV tanpa sasaran; penggunaan biometrik jarak jauh secara real-time oleh penegak hukum di tempat umum kecuali jika ada beberapa pengecualian yang berlaku, seperti saat pencarian orang hilang atau diculik.
Kemudian, 9 bulan setelah diberlakukan – yaitu sekitar bulan April 2025 – kode praktik akan berlaku bagi pengembang aplikasi AI dalam cakupannya.
Kantor AI UE, sebuah badan pembangunan ekosistem dan pengawasan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, bertanggung jawab untuk menyediakan kode-kode ini.
Menurut laporan Euractiv awal bulan ini, UE sedang mencari perusahaan konsultan untuk merancang peraturan tersebut, sehingga memicu kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa pelaku industri AI akan dapat mempengaruhi bentuk peraturan yang akan diterapkan pada mereka.
Baru-baru ini, MLex melaporkan bahwa Kantor AI akan meluncurkan seruan untuk menyatakan minat kepada pemangku kepentingan terpilih untuk merancang kode praktik model AI tujuan umum menyusul tekanan dari Parlemen Eropa untuk menjadikan prosesnya inklusif.
Batas waktu penting lainnya jatuh pada 12 bulan setelah berlakunya – atau 1 Agustus 2025 – ketika peraturan undang-undang tentang GPAI yang harus mematuhi persyaratan transparansi akan mulai berlaku.
Sejumlah sistem AI berisiko tinggi telah diberikan batas waktu kepatuhan yang paling lama, dengan waktu 36 bulan setelah diberlakukan – hingga tahun 2027 – memungkinkan sistem tersebut memenuhi kewajibannya. Sistem berisiko tinggi lainnya harus mematuhinya lebih cepat, setelah 24 bulan.
