DPR Sesali Bertahun-tahun PDNS 2 Tidak Punya Data Cadangan (Backup)

Rika Anggraeni
Kamis, 27 Juni 2024 | 20:54 WIB
Suasan rapat Komisi I dengan BSSN dan Kemenkominfo. Komisi sesali PDNS tidak memiliki backup data
Suasan rapat Komisi I dengan BSSN dan Kemenkominfo. Komisi sesali PDNS tidak memiliki backup data
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI menyesali data-data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak memiliki cadangan, yang membuat proses pemulihan data berjalan lebih lama. 

Salah satu anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mempertanyakan mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware yang dilakukan Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang lebih cepat menangani ransomware.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui kebenaran bahwa negara lain lebih cepat melakukan pemulihan data karena dimungkinkan memiliki Disaster Recovery Center (DRC).

“Kita kan tidak ada backup-nya. Itu yang sebenarnya fatal yang kami lihat dari data center ini, jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti di Surabaya,” kata Hinsa.

Jawaban Hinsa pun diinterupsi oleh Dave yang menyebut bahwa tidak adanya backup data merupakan kondisi yang mengecewakan. Padahal, kata dia, pembangunan PDNS 2 tidak hanya membutuhkan 1-2 hari, melainkan direncanakan sudha bertahun-tahun.

“Betul, Pak. Jadi kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu. Dan itu yang kami laporkan juga, karena kita diminta untuk masalah apa saja kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan,” jawab Hinsa.

Sidang ini makin menarik saat pimpinan rapat sidang menginterupsi sekaligus mengoreksi pernyataan BSSN yang menyebut persoalan data center adalah tata kelola.

“Maksudnya, Pak. Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola, Pak. Berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja, sih, Pak,” kata Meutya.

Apalagi, data nasional ini dipadukan dengan seluruh kementerian/lembaga. Dia pun menyinggung beberapa kementerian yang belum comply dengan data.

“Itu malah yang selamat [yang belum bergabung]. Yang paling patuh imigrasi saya dengar, itu yang paling nggak selamat,” tambahnya.

“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidka ada satu pun backup, berarti kan,” lanjut Meutya.

Hinsa pun diam, tidak menanggapi penjelasan pimpinan rapat dan melanjutkan pembahasan lain.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper