Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia beberapa hari lumpuh karena diserang hacker yang meminta tebusan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa hacker meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
Kabar ini ternyata sudah sampai di telinga beberapa media luar negeri, termasuk Reuters, Techxplore dan beberapa lainnya.
Di Reuters misalnya, media tersebut mengulas bagaimana hacker meminta tebusan uang.
Namun yang tak kalah menarik, media tersebut juga mengungkit tentang serangan virus di beberapa bank di Indonesia dan Komenkes tahun lalu.
"Tahun lalu, media melaporkan bahwa rincian rekening 15 juta nasabah bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), dipublikasikan secara online. Bank tersebut tidak mengonfirmasi bahwa datanya telah bocor," tulis mereka.
"Pada tahun 2022, bank sentral Indonesia diserang oleh ransomware tetapi mengatakan serangan tersebut tidak mempengaruhi layanan publiknya. Pada tahun 2021, kelemahan pada aplikasi COVID milik Kementerian Kesehatan mengungkap data pribadi dan status kesehatan 1,3 juta orang," lanjut ulasan media tersebut.
Di sisi lain Manteri Budi ingin fokus memulihkan PDN, ia juga tidak mengatakan apakah akan membayar uang tebusan yang diminta hacker atau tidak.
“Kami kini fokus memulihkan layanan pusat data nasional yang terdampak seperti imigrasi,” kata Budi.
Seperti diketahui, pada Kamis (20/6) terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan sejak Sabtu (22/4) layanan keimigrasian sudah pulih.
Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi.
