Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison menilai insentif menjadi hal penting yang akan mendorong operator untuk terlibat dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.
SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa pengalokasian spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler merupakan langkah penting dalam memperkuat infrastruktur layanan telekomunikasi seluler.
“Terkait dengan rencana seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz, kami melihat penting bagi pemerintah untuk memberikan insentif sebagai faktor pendukung operator seluler berpartisipasi dan mengalokasikan investasi yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan jaringan 5G,” kata Steve kepada Bisnis, Selasa (23/4/2024).
Emiten telekomunikasi bersandi saham ISAT itu mengapresiasi upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam merumuskan aturan mengenai penerapan insentif ini dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Indosat berharap proses seleksi dapat berjalan transparan, adil, efisien, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem telekomunikasi yang berdaya saing.
“Dengan demikian, pemenang seleksi dapat menghadirkan layanan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan bahwa antusiasme operator mengikuti lelang spektrum frekuensi akan tergantung dari insentif yang diberikan pemerintah dan harga lelang yang ditawarkan.
“Bilamana tidak ada insentif dan harga lelang terlampau tinggi, diyakini tidak ada operator mengikuti lelang ini,” ungkap Heru kepada Bisnis.
Menurutnya, insentif diperlukan sebab bisnis telekomunikasi sudah berbeda dari masa 10–20 tahun lalu. “Di mana sekarang yang dapat pendapatan dan keuntungan besar adalah OTT, sementara membangun infrastruktur mahal,” ungkapnya.
Selain mahal, Heru menambahkan bahwa membangun infrastruktur juga menyedot angka persentase regulatory cost yang besar bisa mencapai 20% dari kewajiban universal service obligation (USO), biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, BHP telekomunikasi, serta retribusi di daerah untuk tower dan kabel.
“Karena sudah dirasa memberatkan, makanya operator berharap dapat insentif. Kalau tidak ada, nampaknya tidak ada yang mau ikut lelang dan negara yang berharap dapat cuan banyak dari frekuensi 700 MHz bisa gagal,” ujarnya.
Di sisi lain, jika melihta draf Peraturan Menteri (Permen) untuk tata cara lelang, Heru menuturkan bahwa insentif tersebut belum terlihat jelas karena masih ada opsi-opsi dan kewajiban pengganti insentif. “Jadi belum final insentif bentuknya apa dan berapa besar,” pungkasnya.
