Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menilai skandal seperti Cambridge Analytica berpotensi juga terjadi di Indonesia. Sebuah operasi yang memanfaatkan konten-konten hoaks untuk menggiring opini publik lewat media sosial.
Diketahui pada 2014 perusahaan Cambridge Analytica menggunakan informasi pribadi yang diambil tanpa izin, untuk membangun sistem yang dapat membuat profil individu pemilih di AS.
Adapun setelah itu, pemilih akan diberikan iklan politik yang dipersonalisasi, sesuai dengan profil masing-masing pemilih.
Founder dan CEO ICSF Ardi Sutedja mengatakan situasi demografi pengguna media sosial (medsos) di Indonesia dan Amerika Serikat tidak jauh berbeda. Masyarakat Indonesia dan Amerika lebih meyakini medsos sebagai sumber berita sahih dibandingkan media mainstream.
Alhasil, konten propaganda yang menjadi masalah medsos di AS, bisa jadi juga terjadi di Indonesia. Konten-konten tersebut disemburkan melalui Twitter (X), Instagram, TikTok dan lain sebaganya.
“Di dalam dunia siber dan intelijen, peristiwa tersebut dinamakan sebagai Influence Operation yang menyasar kognitif sasarannya sebagai titik yang paling lemah yaitu masyarakat pengguna berbagai medsos di AS dan di Eropa,” ujar Ardi kepada Bisnis, Rabu (13/3/2024).
Lebih lanjut, Ardi menyebut hal ini menjadi makin meresahkan karena AS dan Indonesia berbeda dalam merespons hal ini.
AS sudah menyadari bahaya media sosial. Banyak pihak yang sudah menyuarakan masalah ini dan ketidaksetujuan mereka pada media sosial.
Dikutip dari The Guardian, parlemen Amerika bahkan pada Rabu (13/3/2024) mengesahkan rancangan regulasi yang mengharuskan pemilik TikTok Bytedance untuk menjual platform media sosial milik mereka, atau harus menghadapi larangan total di Amerika Serikat.
Saat ini, regulasi ini diserahkan ke senat dan berpeluang tinggi untuk disahkan, karena 325 anggota kongres mendukung dan hanya 65 orang yang menolak.
Lebih lanjut, dikutip dari Reuters, BIN Amerika juga sudah menyuarakan bahaya TikTok dalam mempengaruhi masyarakat di Pemilu 2024.
Sementara di Indonesia, kata Ardi, masyarakat masih belum dapat membedakan media sosial sebagai ancaman ataupun peluang. “Kalau Indonesia masih dalam tahap belum bisa membedakan antara ancaman dengan opportunities,” ujar Ardi.
Namun, Ardi menegaskan semua kejadian ini belum tentu terjadi pada pemilu Indonesia 2024.
Menurutnya, pemilu tahun ini masih relatif baik karena dikelola dengan melibatkan banyak pihak. Ardi mengatakan pemilu 2024 bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sebelumnya.
