Bisnis.com, JAKARTA - Kolaborasi dinilai menjadi aspek terpenting dalam mempercepat pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Tanah Air. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan terlibat dalam mengembangkan AI yang bertanggung jawab di Indonesia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan AI tidak hanya membawa manfaat, juga risiko seperti bias, halusinasi hingga potensi menggantikan peran manusia.
Dalam perkembangannya, AI juga telah dapat mengambil keputusan yang hampir mirip dengan keputusan yang diambil manusia. Alhasil, peran manusia berisiko tergantikan oleh AI.
Dia mencontohkan banyak pesawat dan mobil yang saat ini digerakan tanpa sentuhan manusia. Mesin dan fitur kecerdasan buatan di peralatan tersebut telah dapat mengambil keputusan layaknya manusia.
Dengan kompleksitas tersebut, menurutnya, pengembangan AI di Tanah Air harus dilakukan bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh Kemenkominfo sendiri.
"Dengan kompleksitas lanskap AI itu, saya kira kolaborasi menjadi kata kunci yang penting, sangat penting. Tanpa kolaborasi antar stakeholder, kita akan bergerak sendiri-sendiri," ucap Nezar, Jumat (8/3/2024).
Untuk diketahui, Universitas Gajah Mada (UGM) baru saja meluncurkan Center of Ethics on AI. Peluncuran ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan AI yang bertanggung jawab di Tanah Air.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menjajaki kerja sama pengembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk mempercepat pengembangan teknologi baru tersebut di Tanah Air.
Nezar Patria mengatakan kerja sama itu sebagai tindak lanjut komitmen Pemerintah RI dalam mengembangkan ekosistem AI di Indonesia.
Menurut Nezar, komitmen Indonesia dalam mengembangkan teknologi AI memerlukan dukungan kerja sama dengan negara besar seperti Amerika Serikat. Kerja sama berupa transfer ilmu pengetahuan terkait pemanfaatan AI.
"Saya kira ini kesempatan yang baik juga untuk mempertajam, memperkuat, dan mendorong lebih maju lagi transfer pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan AI ini dengan negara-negara besar seperti Amerika," kata Nezar, dikutip Selasa (6/2/2024).
Sementara itu, kalangan Industri dan masyarakat sipil menyambut positif hadirnya Surat Edaran (SE) No.9 /2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. SE tersebut dinilai telah mengadopsi prinsip global tentang AI yang bertanggung jawab dan menjadi panduan dalam pemanfaatanya di Indonesia.
Director Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi mengatakan panduan tersebut turut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan di kawasan Asia Tenggara dalam pengaturan AI oleh pemerintah.
“Pengaturan ini penting untuk memastikan pemerintah tetap berada di garda terdepan guna memastikan AI berada dalam kontrol manusia,” kata Edi
Dia juga mengatakan regulasi ini memastikan pemanfaatan AI akan menjaga keselamatan, keamanan, dan prinsip etika kepentingan publik, di sisi lain mendorong peningkatan inovasi.
Dia meyakini, potensi pemanfaatan AI dan GenAI akan memberikan "leap frog" dalam ekonomi digital bagi Indonesia.
"Akselerasi pemanfaatan GenAI, bisa membuat Indonesia menjadi lokomotif ekonomi digital Asean dan jadi katalisator pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif," tegas Ajar yang juga Chair ICT Committee AmCham Indonesia.
