Bisnis.com, JAKARTA - Kabar bocornya data PT Kereta Api Indonesia (KAI) diperkirakan turut berdampak pada turunnya kepercayaan publik atas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah dikembangkan pemerintah.
Ketua Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan publik nantinya akan makin ragu untuk mempercayakan datanya pada pemerintah, mengingat kejadian kebocoran data sering terjadi di perusahaan milik pemerintah.
“Kalau saya lebih ke kepercayaan publik, sekelas BUMN aja bocor, gimana data-data yang lain seperti nanti ada IKD. Lama-lama rakyat jadi masa bodoh dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jadi turun,” ujar Tesar kepada Bisnis, Selasa (16/1/2024).
Sebelumnya, data PT Kereta Api Indonesia (KAI) dikabarkan bocor karena serangan ransomware. Disebutkan, peretas sudah memasuki server KAI selama lebih dari satu minggu.
Data yang diduga bocor meliputi data pribadi karyawan, penumpang, hingga data lain terkait perkeretaapian Indonesia. Namun, tidak disebutkan jumlah data yang dibobol.
Namun, Vice President Public Relation KAI Joni Martinus membantah adanya serangan siber ransomware ke sistemnya yang menyebabkan kebocoran data karyawan dan penumpang, karena belum ada bukti terjadinya serangan.
Oleh karena itu, saat ini KAI akan bekerja sama dengan pihak berwajib mengusut kasus tersebut. KAI berkomitmen tidak akan tunduk akan kejahatan pemerasan ini.
Kendati demikian, Tesar berkata kasus KAI ini akan sama seperti kasus-kasus peretasan pada lembaga pemerintah sebelumnya.
“Rata-rata mereka merasa, data itu bukan dari sistem mereka, sehingga mereka tidak mau berbenah diri,” ujar Tesar.
Padahal sebenarnya, kata Tesar, lembaga-lembaga yang pernah diretas ini seharusnya meminta bantuan investigasi dari pihak ketiga yang independen, agar diketahui kesalahannya dan kejadian yang sama tidak berulang.
Menurut Tesar, selama ini pihak yang membantu investigasi dari lembaga pemerintah yang diretas hanyalah Polisi dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) yang juga merupakan lembaga pemerintah.
“Lakukan investigasi juga dari pihak ke-3 yang independen, supaya hasilnya tidak digiring untuk kepentingan tertentu,” ujar Tesar.
Sebagai informasi, ini bukan kala pertama lembaga pemerintah mengalami kebocoran data. Pada 2023 saja, sudah ada data dari pasport masyarakat, data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengalami kebocoran.
Menariknya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri tengah mengembangkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau Ina Digital.
Nanti akan ada laman atau aplikasi khusus untuk pelayanan publik, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, dan layanan transaksi keuangan negara.
Selain itu, ada pula layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian, layanan portal pelayanan publik, dan Iayanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan.
Kemudian, Layanan Satu Data Indonesia dan layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian, dengan penanggung jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kemudian, nantinya KTP juga akan berbentuk seperti barcode yang dinamakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Adapun semuanya ini nantinya akan disimpan di dalam Pusat Data Nasional (PDN) yang terletak di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
