Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia dinilai masih sangat rawan, terutama di tengah maraknya serangan siber dan kasus kebocoran data di lembaga pemerintahan dan swasta. Ada kekhawatiran data IKD dibobol oleh peretas
Pengamat ekonomi digital sekaligus Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengaku masih ragu kepada ketahanan siber lembaga pemerintah Indonesia.
“Risikonya besar, sama saja kayak bank, yang menyerang secara siber pasti banyak. Apakah kita siap untuk diserang? Itu yang saya sanksi,” ujar Tesar kepada Bisnis, Rabu (10/1/2024).
Sebagai informasi, pada Juli 2023 ada sekitar 300 juta data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang bocor. Lalu, hanya sekitar 5 bulan setelahnya, ada 204 juta atau hampir seluruh data pemilih di Komisi Pemilihan Umum juga mengalami kebocoran.
Menariknya, dua kasus itu merupakan segelintir dari banyaknya data pemerintah yang sudah pernah bocor dan belum ditindaklanjuti pada saat ini.
Oleh karena itu, Tesar menyarankan pemerintah untuk merapikan keamanan dan ketahanan siber lembaga-lembaga negara. Menurutnya, jangan sampai kebijakan ini membahayakan dan merugikan masyarakat.
Tesar mengatakan hal ini mengingat pinjaman online yang saat ini dapat dilakukan secara daring, hanya berbekal foto diri dan KTP.
Menurut Tesar, jika memang KTP sudah menjadi QR Code dan foto muka masyarakat tersebar di mana-mana, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah menggunakan hal tersebut untuk penipuan.
“Jangan sampai nanti kita tiba-tiba berutang dengan seseorang, hanya karena data IKD kita bocor. Kan berbahaya sekali,” ujar Tesar.
Oleh karena itu, Tesar menyarankan seharusnya pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam membuat IKD di Indonesia.
Terlebih, kata Tesar, untuk single ID atau integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Penduduk Wajib Pajak (NPWP) belum sepenuhnya rampung. Sementara itu, BPJS dan Paspor juga masih memiliki nomor yang berbeda.
“Itu dulu dilaksanakan, jangan langsung lompat ke IKD,” ujar Tesar.
Selain itu, Tesar juga mengatakan masih banyak kantor administrasi negara yang membutuhkan bukti fisik dari e-KTP atau fotokopi e-KTP.
Oleh karena itu, Tesar mengatakan jangan sampai masyarakat masih harus mencetak bukti fisik jika e-KTP sudah sepenuhnya diintegrasikan menjadi IKD.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dari 280 juta masyarakat Indonesia, sekitar 10 juta telah beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Hal inipun sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi yang meminta kepada kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) paling lambat September 2024.
Budi menuturkan pemerintah terus melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari KTP elektronik ke IKD digital berbasis aplikasi. Proses tersebut saat ini masih berjalan sesuai rencana.
“Sekarang sudah 10 juta yang sudah switching juga ke identitas digital. Kita kan ada 280 juta semua punya NIK, itu ditransformasi ke digital sehingga tidak perlu lagi bawa KTP, tinggal pakai handphone, QRIS dan sebagainya,” kata Budi dikutip, Selasa (9/1/2024).
Budi menuturkan pemerintah juga tengah berusaha melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Menkominfo menyatakan komitmen dan dukungan penuh dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu Digital ID (Identitas Kependudukan Digital/IKD), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik.
“IKD itu tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sama Kominfo. (Tujuannya) bagaimana NIK kita ditransformasi ke Digital ID,” ujar Budi.
