Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada kepada jajarannya untuk segera menyelesaikan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) paling lambat Juni 2024 atau sekitar 5 bulan lagi.
Kepala Negara asal Surakarta itu juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID.
“Penerapan digital ID (IKD) paling lambat bulan 6 (Juni 2024) harus sudah selesai. Dan menkominfo segera transformasi kebijakan government law untuk peringatan kebijakan digital kita. Dan semuanya nanti dikoordinasi oleh Menkomarinves (Luhut Binsar Pandjaitan),” kata Jokowi, Selasa (9/1/2024).
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan bahwa nantinya pada 2024, e-KTP akan berganti menjadi IKD atau Identitas Kependudukan Digital.
IKD disebut memiliki sejumlah keunggulan yang lebih bermanfaat daripada e-KTP. Salah satunya yakni penghematan biaya dan proses pembuatannya yang mudah.
Kemenkominfo pun mengklaim bahwa IKD dapat mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Adapun perbedaannya yakni IKD hanya berbentuk foto e-KTP dan kode QR saja. Identitas ini pun akan mudah diakses melalui smartphone dengan koneksi internet.
Selain, Jokowi juga meminta agar ribuan platform yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform aplikasi baru yang dimunculkan oleh pemerintah. Apalagi hanya berorientasi untuk satu proyek saja.
Penyebabnya, Jokowi menilai aktivitas tersebut hanya akan menyulitkan pemerintah untuk merangkai birokrasi agar lebih sederhana, efisien, dan berguna utamanya dalam pelayanan digital pemerintah.
Kemudian, Presiden Ke-7 RI itu juga menekankan agar jajaran juga terus menyoroti pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital perlu terus ditingkatkan.
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua dalam satu portal nasional dan saya pesan sekali lagi perkuat keamanan digital kita,” kata Jokowi.
Dia mengatakan bahwa jelang habis masa pemerintahannya yang tersisa 9 bulan, maka reformasi birokrasi dan transformasi digital masih bisa dikebut.
