Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan data pertahanan bersifat rahasia dan tidak untuk konsumsi publik. Senada dengan calon presiden Prabowo Subianto.
“Di negara demokratis dan maju sekalipun, data pertahanan itu bersifat rahasia dan bukan konsumsi publik,” ujar Budi dalam unggahannya di media sosial Instagram, Senin (8/1/2023).
Dalam komentar postingan yang hanya berbentuk tulisan tersebut, pendapat netizen pun terbelah. Ada yang menyatakan setuju pada pendapat Budi, tetapi adapula yang menentang.
“Tergantung Datanya Bang, Tapi data dalam debat semalam gak ada yg Rahasia, orang yg umum2 saja koq,” ujar akun @mudhy.
“Buka saja yg bukan rahasia. Rasanya yg ditanya bukan hal yg rahasia. Hal biasa yg rakyat wajib tahu. Soal apbn pos menhankam mestinya dibuka saja. Kalo soal barang bekas atau baru, apakah itu rahasia? Kan penjual barang bekas juga tahu kalo kita beli. Rahasianya di mana ya?” ujar akun @djokor2000.
Diketahui, Budi mengatakan hal itu untuk merespons Debat Ketiga Capres Pemilu 2024.
Saat itu, calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sempat beberapa kali dikritik oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait kebijakan pengadaan alutsista.
Kedua pasangan calon tersebut juga mengkritik proses perencanaan pertahanan Kementerian Pertahanan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.
Namun, saat itu Prabowo mengatakan data yang disampaikan kedua pasangan calon yang menjadi rivalnya merupakan data yang salah.
“Data-data yang bapak (Anies) pegang adalah keliru, dan Pak Ganjar juga tadi banyak kelirunya,” ujar Prabowo.
Namun, saat itu Prabowo enggan untuk mengatakan data yang sebenarnya, dengan alasan data pertahanan negara tidak seharusnya dibuka untuk publik.
"Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui, bukan dari pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas darimana kita bisa menilai akurasinya," kata Anies merespons ajakan Prabowo.
Berdasarkan penelusuran Bisnis, memang data terkait jumlah alustista pertahanan di Indonesia belum pernah dipublikasikan.
Namun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tercatat langganan menjadi instansi dengan anggaran paling besar.
Sejak Prabowo menjabat sebagai menteri pertahanan atau 2019, hanya pada 2021 Kemenhan turun ke posisi ketiga, disalip oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR.
Mengacu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi dana yang Menkeu Sri Mulyani Indrawati berikan untuk kementerian Prabowo pada 2019 tercatat di angka Rp112,88 triliun atau 12,92% dari total belanja K/L kala itu.
Sementara pada 2020, Sri Mulyani mengeluarkan anggaran senilai Rp136,87 triliun untuk Kemenhan. Jumlah ini naik Rp23,99 triliun dari dari realisasi 2019.
Kemudian pada 2021, Prabowo menerima DIPA untuk belanja pegawai, modal, dan barang dengan total anggaran Rp125,87 triliun. Turun Rp11 triliun dari 2020. Adapun realisasi belanja barang terbesar adalah untuk modernisasi Almatsus, Alutsista, Non Alutsista, dan sarpras pertahanan.
Sepanjang periode jabatan calon presiden (capres) nomor urut 2 tersebut sebagai Menhan, anggaran paling besar tercatat pada 2022 dengan angka mencapai Rp150,43 triliun.
Dalam LKPP 2022 tercatat, naiknya belanja Kemenhan yang masuk dalam fungsi pertahanan keamanan ini mencerminkan langkah pemerintah yang meningkatkan prioritasnya terhadap bidang pertahanan dan keamanan, antara lain melalui langkah modernisasi alutsista, modernisasi almatsus serta dukungan sarana dan prasana bidang pertahanan dan keamanan.
Sementara pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemenhan senilai Rp134,32 triliun. Secara perinci, belanja pegawai dianggarkan senilai Rp54,16 triliun, belanja barang mencapai Rp46 triliun, dan belanja modal di angka Rp34,12 triliun.
Realisasi sementara untuk belanja modal Kemenhan tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp70,9 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari APBN.
Utamanya, untuk berbagai modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasara pertahanan dari mulai alat apung, kapal perang, kapal Angkatan Laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, hingga kapal selam.
