Bisnis.com, MELONGUANE- Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi optimistis pembangunan 628 base transceiver station (BTS) di daerah kahar, Papua, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan. Paling lambat semester I/2023.
“Diharapkan semester I, kuartal I/2024, 3 bulan lah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan di daerah kahar, khususnya di Papua,” ujar Budi, Kamis (28/12/2023).
Menurutnya, hal ini disebabkan karena banyaknya persoalan yang lebih bersifat administratif dibandingkan teknikal. Alhasil, ketika persoalan administratif terselesaikan, pembangunan BTS jadi lebih cepat terselesaikan.
“Memang sebenarnya persoalannya lebih banyak persoalan administratif, hukum dibanding persoalan teknikal. Jadi bukan soal teknisnya, tetapi administrasi dan hukumnya,” ujar Budi.
Sebagai informasi, program pembangunan BTS ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2020. Namun pada 16 Juli 2023, jumlah BTS yang selesai dan dapat on air hanya sejumlah 3.175 unit dari total 4.200 unit.
Adapun target tersebut seharusnya selesai pada 2022. Kemudian, untuk 2023, sebenarnya Kemenkominfo menargetkan 7.904 unit yang sudah dapat dioperasikan.
Namun, target inipun berkurang setelah kasus korupsi BTS 4G masuk persidangan. Oleh karena itu, saat ini target pembangunan BTS hanya 5.618 unit di seluruh Indonesia.
Dengan rincian Sumatra 131 unit, Nusa Tenggara 479 unit, Kalimatan 686 unit, Sulawesi 533 unit, Maluku 706 unit, Papua Barat 810 unit, dan Papua 2.273 unit.
Menariknya, saat ini jumlah BTS yang sudah resmi terbangun dan digunakan sebanyak 4.990 unit. Sementara itu, BTS yang belum terbangun hanya 628 unit yang semuanya berada di Papua. Dengan demikian, Kemenkominfo berhasil membangun 1.815 unit hanya dalam waktu kurang dari satu semester.
Adapun Budi mengatakan pihak yang selama ini membantu untuk persoalan administratif adalah Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Keuangan.
Budi pun menargetkan sekitar 628 unit BTS yang masih belum terbangun ataupun diaktifkan dapat selesai pada semester I/2023.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo juga sempat menugaskan tim TNI dan Polisi RI (Polri) untuk turut mengawal pembangunan BTS ini. Karena, sebagaimana diketahui penyebab terlambatnya pembangunan BTS ini adalah kondisi geografis dan keamanan di Papua.
