Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di pelosok desa berpemukiman serta wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) sudah mencapai 4.000. Pihaknya pun menargetkan 5.000 lebih BTS pada 2024.
Direktur Jenderal Informasi dan Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan pembangunan BTS 4G merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
“Sekarang ini, wilayah Indonesia yang tercakup internet baru 78%, tentu [penetrasi internet] akan meningkat dengan beroperasi satelit Satria 1 dan penambahan BTS. Harapannya, pada 2024 [pemerataan internet] sudah 100%,” ujarnya dalam Festival Literasi Digital 2023 secara virtual, Sabtu (25/11/2023).
Namun, Usman mengakui bahwa pemerataan infrastruktur digital di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, dari barat ke timur, menjadi tantangan tersendiri.
Dia pun mencontohkan, misalnya, di Papua, pembangunan BTS 4G tidak hanya menghadapi tantangan geografis, tetapi juga faktor keamanan.
“Di NTT juga kita kan baru 85% dari total [infrastruktur] yang mesti di 400 sekian titik, karena itu butuh percepatan, supaya tidak terlalu lama lagi mencapai pemerataan internet,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi sejumlah tantangan tersebut, membuat Kemenkominfo telah membentuk satgas percepatan transformasi digital untuk mengakselerasi pemerataan infrastruktur digital di Indonesia.
Lebih lanjut, Usman juga menyoroti transformasi digital tidak hanya sebatas pemerataan infrastruktur digital, tetapi juga mencakup tiga aspek lainnya, yaitu masyarakat digital, ekonomi digital, dan pemerintah digital.
Pasalnya, ketiga aspek tersebut saling terkait dan saling mendukung. Misalnya, pemerataan infrastruktur digital akan memudahkan masyarakat untuk mengakses teknologi digital dan menjadi masyarakat digital.
Nantinya, masyarakat digital akan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk berwirausaha dan berpartisipasi dalam ekonomi digital. Lalu, dengan sistem pemerintah yang terdigitalisasi ini pun dapat memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Bahkan, menurutnya, pemerataan infrastruktur digital dapat membuka peluang ekonomi besar bagi masyarakat, Hal ini lantaran, diprediksi potensi ekonomi digital RI pada 2025 mampu menembus angka Rp2.000 triliun.
"Saat ini memang ekonomi digital sangat tren. Lantas, bagaimana kita mengejar ini? Ya kami juga melakukan edukasi dan literasi ke masyarakat. Sehingga, potensi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk berwirausaha atau meningkatkan keterampilan digital," tuturnya.
