Penguatan literasi digital bagi para pebisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diyakini bakal mendorong daya saing untuk memenangkan pasar domestik maupun internasional.
Dus, sejumlah langkah pun dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan literasi digital di berbagai daerah, terutama di kawasan terdepan, terluar, tertinggal (3T).
Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya, terus berupaya mengakselerasi literasi digital di wilayah perdesaan.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Saat ini, pihaknya telah memiliki program literasi digital yang menjangkau 22 juta masyarakat Indonesia yang ke depannya bakal terus ditingkatkan.
Program itu a.l dilakukan lewat digital literacy academy, digital talent scholarship, dan sejumlah program literasi digital lainnya.
“Itu [program literasi digital] tiap tahun terus meningkat, terutama daerah perdesaan ya, supaya kemajuan digital ini, selain infrastrukturnya yang maju, harus juga ada upskilling digital, terutama untuk manusianya,” jelasnya, Selasa (21/11).
Dia berharap agar ke depan makin banyak masyarakat yang memperoleh literasi digital. Oleh karena itu, guna mengakselerasi literasi digital di berbagai wilayah, swasta—baik operator telekomunikasi maupun stakeholder terkait—memainkan peran sentralnya.
Pasalnya, sejumlah kalangan berharap agar upaya literasi digital tersebut dapat diakselerasi guna meningkatkan pemerataan program ini ke berbagai wilayah.
Untuk itu, Bisnis Indonesia Group berkolaborasi dengan berbagai stakeholder menyelenggarakan Jelajah Sinyal dan Festival Literasi Digital 2023.
Ajang ini bakal berlangsung dari 23 November 2023 hingga 2 Desember 2023 di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Gelaran ini ditujukan untuk memberikan edukasi terkait literasi digital kepada generasi muda di wilayah 3T dengan mengangkat tema Digitalisasi, Pengungkit Ekonomi Daerah 3T.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan bahwa pada 2025, program literasi digital diharapkan dapat menjangkau hingga 30 juta penduduk Indonesia.
Angka ini, imbuhnya, masih kurang lantaran target awal sebenarnya di kisaran 50 juta jiwa. Pasalnya, Indonesia diproyeksikan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang pada 2030. Oleh karena itu, Nezar memandang bahwa Kemenkominfo berencana untuk menjadi akselerator guna mencapai semua target tersebut.
"Ini supaya ruang digital kita makin produktif dan makin positif untuk bisa membantu masyarakat yang nantinya bisa menimbulkan inovasi-inovasi," katanya.
Hanya saja, dia menegaskan bahwa literasi digital harus ditopang dengan infrastruktur yang mumpuni dan konektivitas yang baik.
"Ini harus ditopang dengan infrastruktur dan infrastrukturnya, data center yang mumpuni, kemudian konektivitas yang baik," ujarnya.
Senada, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot memandang bahwa pengembangan literasi digital juga bakal berkembang lebih baik lagi apabila dibarengi dengan pengembangan ekosistem secara digital yang mencakup infrastruktur dan adopsi digital di masyarakat.
Jika hal ini sudah dilakukan, imbuhnya, maka permasalahan konektivitas dan kesenjangan digital terselesaikan.
"Sehingga dengan integrasi dan koordinasi yang lebih lengkap, upaya literasi digital diharapkan dapat lebih berkesinambungan, dan jelas roadmap ke depannya,” ujar Sigit.
Dia juga berharap bahwa setidaknya ada empat aspek yang dapat dilatih dalam program untuk meningkatkan literasi digital yakni akses digital, kemampuan berdigital, pemanfaatan digital, hingga inovasi digital.
“Dalam hal ini literasi digital, sangat terkait dengan skill digital, yang jika dilakukan secara tepat, dapat mengarah ke pemanfaatan digital yang produktif, bahkan sampai inovasi digital,” jelasnya.
Sayangnya, program literasi digital ini juga tak luput dari sejumlah persoalan.
Bahkan, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) berpendapat bahwa pembiayaan literasi digital yang dilakukan pemerintah masih kurang berdampak bagimasyarakat.
Untuk itu, Ketua Dewan Pengurus Apjatel Jerry Mangasas Swandy meminta agar pemerintah untuk mengevaluasi kembali bentuk pembiayaan program ini.
Langkah ini, imbuhnya, bertujuan agar dana-dana yang disalurkan untuk literasi digital dapat lebih berdampak bagi masyarakat.
“Dukungan nyata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dalam bentuk pembiayaan sehingga evaluasi daya guna dan market terhadap UMKM tersebut lebih berdampak kepada masukan pendapatan untuk Indonesia,” jelasnya.
USIA DINI
Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memandang bahwa perlu adanya kurikulum literasi digital yang diajarkan sejak dari bangku sekolah.
Ketua APJII Muhammad Arif Angga mengatakan bahwa langkah ini diharapkan agar digitalisasi UMKM di Indonesia dapat lebih merata.
Menurutnya, pemerintah ataupun swasta selama ini hanya memberikan pelatihan pada suatu segmen masyarakat tertentu.
Padahal, imbuhnya, setiap warga negara harus mendapatkan pelatihan digital tanpa terkecuali.
“Kalau saya rasa ya perlu benar-benar ada kurikulumnya. Kalau sekarang kan cuma ada pelatihan-pelatihan di segmen tertentu. Harapannya sampai ke level sekolah dan lain-lain ya,” jelasnya kepada Bisnis.
Harapan ini bukannya tak beralasan. Arif menilai bahwa talenta digital yang ada selama ini juga masih tidak optimal.
Bahkan, imbuhnya, dari sekian banyak talenta digital yang ada di Indonesia, masih banyak pelaku usaha yang tidak maksimal dalam memanfaatkan platform digital.
Dia mencontohkan bahwa banyak pelaku usaha yang hanya melakukan registrasi ke platform digital, tetapi tidak tahu cara mengaktifkan platform dengan lebih baik.
“Karena kalau mereka cuma login dan tidak tahu cara campaign-nya dan lain-lainnya juga akan tenggelam produknya,” jelasnya.
Ekonom Universitas Pendidikan Nasional Raka Suardana pun menilai bahwa rendahnya minat pelaku UMKM untuk mau mempelajari teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghambat percepatan digitalisasi UMKM.
“[Padahal] digitalisasi memberikan peluang kepada UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi agar bisa bertahan dan bangkit serta tumbuh lebih tinggi, disertai dengan peningkatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan," katanya.
Dengan demikian, peningkatan daya saing UMKM untuk dapat berkompetisi di tingkat nasional dan global diharapkan dapat terealisasi. (Harian Noris Saputra)
