Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan bertemu dengan operator seluler Indonesia pekan depan.
Pertemuan dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) itu membahas mengenai insentif yang akan diberikan Kemenkominfo dalam memajukan industri telekomunikasi, termasuk soal insentif 5G.
“Industri telekomunikasi ini harus sehat. Ada beberapa skema [yang disiapkan], yang pasti industri untung, masyarkat untung, 5G nya cepat. Kamu mau internetnya lemot?” kata Budi, Jumat (27/10/2023).
Budi mengatakan setelah bertemu dan mendengar masukkan dari operator seluler, Kemenkominfo akan melanjutkan pembahasan lintas kementerian seperti dengan Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan tengah menyiapkan ‘subsidi’ penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendorong operator agar bersedia menggelar infrastruktur 5G.
Langkah ini dipastikan tidak akan mengurangi pemasukan negara.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan hal ini makin digalakkan mengingat seleksi kepemilikan frekuensi spektrum 700MHz yang makin dekat.
Usman berharap keberadaan insentif ini dapat membuat operator seluler berani menggunakan spektrum 700 MHz untuk jaringan 5G.
“Pemerintah ini suplainya dahulu disiapkan, lalu nanti permintaannya akan disesuaikan dengan keberadaan suplai teknologi 5G itu,” ujar Usman.
Kendati demikian, Usman mengatakan Kemenkominfo masih mengkaji insentif PNBP bagi para operator seluler. Kajian tersebut dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Sementara itu, Akademisi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB Agung Harsoyo mengatakan cita-cita pemerintah untuk memberikan layanan internet yang prima dengan harga terjangkau bisa tercapai dengan memberikan keringanan kepada operator seluler dalam membayar BHP frekuensi, termasuk dalam metode lelang frekuensi yang nantinya dilakukan pemerintah.
Dengan adanya insentif, lanjut Agung, diharapkan bisnis operator selular dapat lebih berkelanjutan dan tumbuh, serta memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru 5G.
“Saat ini pemerintah telah memberikan insentif bagi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Harusnya pemerintah juga dapat memberikan insentif BHP frekuensi agar operator dapat mewujudkan objektif pemerintah dalam memperbaiki kualitas internet, untuk mengadopsi teknologi baru seperti 5G,” kata Agung.
Diketahui, berdasarkan data The Speedtest Global Index by Ookla, kecepatan internet di Indonesia sebesar 27,1 Mbps.
Kualitas layanan tersebut dinilai Budi Arie Setiadi belum mampu menempatkan Indonesia untuk bersaing dengan negara di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, salah satu parameter negara maju adalah kualitas internet yang prima. Saat ini kecepatan internet Indonesia berada di peringkat 98 di dunia.
Di kawasan regional, kecepatan internet Indonesia berada di peringkat 9 dari 10 negara anggota ASEAN.
