Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang dihadirkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyalurkan internet ke sejumlah puskesman.
Kemenkes meluruskan negosiasi yang mereka jalin dengan Elon Musk beberapa waktu lalu, bukan bertujuan untuk bisnis, melainkan meminta kesediaan mereka melakukan corporate social responsibility (CSR) dengan menghadirkan akses internet ke ribuan puskesmas.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegas tidak ada perjanjian khusus antara Kemenkes dengan Elon Musk, dalam memerbikan akses internet. Pembicaraan yang terjadi selama ini membahas mengenai kewajiban CSR Starlink, seandainya beroperasi di Indonesia.
“Kita minta Starlink dalam CSR-nya dapat memberikan dukungan akses internet seperti yang mereka lakukan di Afrika. [Jika batal datang ke RI] menggunakan internet yang disediakan oleh Kemenkominfo,” ujar Siti kepada Bisnis, Rabu (25/10/2023).
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku masih merayu CEO SpaceX Elon Musk agar bersedia menurunkan harga layanan internet Starlink untuk puskesmas menjadi di bawah US$50 atau menjadi sekitar Rp300.000 - Rp750.000 per bulan.
"Saya bilang kita tidak semiskin Rwanda, yang bayar US$50. Harusnya sekitar Rp300.000—Rp750.000 per bulan untuk mbps. Kami maunya sekitar segitulah, di bawah US$50 dengan kapasitas yang cepat sekali," kata Budi di Jakarta, Senin (14/8/2023)
Budi mengatakan saat ini Kemenkes masih melakukan finalisasi kerja sama untuk pengadaan akses internet oleh Starlink pada daerah terpencil.
Menurutnya, dengan pengadaan akses internet diberikan untuk Puskesmas dan layanan kesehatan di sana akan membantu fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
"Ada 2.200 puskesmas terindentifiaksi aksesnya buruk. Itu yang kami bicarakan dengan Elon Musk, apakah bisa dibantu yang 745 puskesmas ini bisa dikoneksikan ke internet? Ini umumnya di daerah terpencil dan tertinggal, kenapa? Karena kita mau melakukan digitalsiasi secara masif," kata Budi.
Di sisi lain, Kemenkominfo telah meluncurkan Satelit Satria-1. Satelit multifungsi itu memiliki kapasitas 150 Gbps dan akan menyuntikan internet ke 3.7000 titik, dengan 60% diantaranya untuk sektor kesehatan.
Rencana penggunaan Starlink oleh Kemenkes pun menimbulkan sedikit polemik.
Namun, berdasarkan informasi terbaru, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan Starlink dikabarkan keberatan untuk memenuhi sejumlah persyaratan yang ada di Indonesia.
“Dia kabarnya berat untuk memenuhi beberapa persyaratan yang kita ajukan,” ujar Usman kepada Bisnis, Selasa (24/10/2023).
