Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satgas Bakti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Sarwoto Atmosutarno mengatakan pihaknnya menyiapkan berbagai skema pendanaan untuk mewujudkan pembangunan jaringan 4G di desa-desa. Salah satunya, pembiayaan lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyelenggaraan infrastruktur BTS 4G.
Selain itu, Sarwoto juga mengatakan pembiayaan pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah punya visi digitalisasi akan diteruskan untuk kemanfaatan ekonomi dan tugas-tugas pemerintahan,” ujar Sarwoto kepada Bisnis, Senin (16/10/2023).
Sebagai informasi, berdasarkan catatan Bisnis, anggaran proyek BTS Kemenkominfo adalah sebesar Rp10,8 triliun untuk membangun 4.200 unit dalam tahap pertama. Tetapi dana tersebut tidak lagi utuh, karena beberapa telah dikorupsi.
Sementara itu, angka pagu alokasi anggaran (pagu definitif) infrastruktur telekomunikasi Kemenkominfo turun 31,17 persen atau sekitar Rp4,4 triliun pada 2024 dibandingkan dengan 2023, yang sebesar Rp13,9 triliun.
Anggaran infrastruktur telekomunikasi merupakan anggaran yang digunakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam melakukan pemerataan jaringan.
Pada 2023, anggaran infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp13,9 triliun. Sementara itu pada 2024 tercatat sebesar Rp9,56 triliun atau turun sekitar Rp4,3 triliun.
Sementara itu, Kemenkominfo memiliki kewajiban untuk membangun BTS 4G di lebih dari 9.000 desa.
Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan untuk menghemat uang dan mempercepat penggelaran BTS 4G, Satgas Bakti akan mereview pemanfaatan teknologi terbaru yang bisa memangkas waktu pembangunan.
Adapun, Sarwoto mengatakan wilayah prioritas pembangunan BTS 4G masih belum berubah, yakni sejumlah lokasi 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“[Prioritas] di daerah Indonesia timur seperti Papua, Maluku, Halmahera, Nusa Tenggara,” kata Sarwoto.
Satuan Tugas (Satgas) BTS 4G Bakti Kemenkominfo juga bakal mengkaji kontrak-kontrak dengan sejumlah vendor dan berencana memutskan sejumlah kontrak perusahaan bermasalah, untuk mempercepat penggelaran infrastruktur internet di desa-desa.
“Strateginya jangka pendek mengkaji masalah hukum, stop atau lanjutkan kontrak,” kata Sartwoto.
Sementara itu untuk jangka menengah, kata Sarwoto, satgas akan memilih teknologi tepat guna sesuai sasaran 3T dan pelayanan lainnya seperti internet puskesmas, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya.
Sarwoto juga optimistis bahwa vendor tetap bakal tertarik untuk terlibat dalam proyek BTS 4G, kendati proses hukum untuk proyek ini masih berjalan.
“Kalau belajar dari kasus korupsi kemarin kan semua komponen terlibat. Asal leadership system diperbaiki maka kepercayaan akan pulih,” kata Sarwoto.
